Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Bunga

A+
A-
13
A+
A-
13
Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Bunga

SANKSI administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan memiliki ketentuan penghitungan yang berbeda. Pada artikel sebelumnya telah diuraikan mengenai contoh soal penghitungan sanksi administrasi berupa denda. Selanjutnya, pada artikel ini dijelaskan contoh soal penghitungan sanksi administrasi berupa bunga.

Perlu dipahami, ketentuan yang menjadi rujukan penghitungan sanksi administrasi bunga ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP). Berikut ini merupakan beberapa contoh penghitungan sanksi administrasi bunga.

Soal 1
Bapak Abdullah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2020 pada 23 Oktober 2021. Adapun jumlah pajak yang kurang dibayar telah dilunasi Bapak Abdullah pada 22 Oktober 2021 senilai Rp3.000.000. Kemudian, pada 3 November 2021, direktur jenderal pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Bapak Abdullah.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Berapakah sanksi administrasi bunga yang harus dibayarkan oleh Bapak Abdullah?

Jawaban:
Berdasarkan pada Pasal 9 ayat (2b) UU KUP, terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak setelah jatuh tempo SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Merujuk pada Pasal 9 ayat (2c) UU KUP, besaran tarif bunga per bulan ditetapkan menteri keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12.

Tarif sanksi administrasi bunga untuk April 2021 tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 20/KM.10/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2021 Sampai Dengan 30 April 2021 (KMK 20/2021).

Baca Juga: Sederet Pengertian Dividen yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan

Mengacu pada KMK 20/2021, jika terlambat melakukan penyetoran PPh tahunan dikenakan sanksi administrasi sebesar 0,97%. Adapun penghitungan sanksi administrasi bunga yang harus dibayar Bapak Abdullah ialah sebagai berikut:

Sanksi Administrasi Bunga
= Rp3.000.000 X 0,97% X 7 bulan
= Rp203.700.

Mengacu pada penghitungan di atas, sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan kepada Bapak Abdullah ialah senilai Rp203.700.

Baca Juga: Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Soal 2
Pada 7 Agustus 2021, dirjen pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT Perkasa senilai Rp10.000.000 dengan jatuh tempo pelunasan 6 September 2021. Adapun sampai dengan 6 November 2021, PT Perkasa telah membayar senilai Rp6.000.000. Kemudian, pada 15 November 2021 diterbitkan STP untuk PT Perkasa.

Berapakah sanksi administrasi bunga yang dikenakan pada PT Perkasa?

Jawaban:
Apabila diterbitkan SKPKB yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tetapi pada saat jatuh tempo pelunasan masih kurang dibayar, PT Perkasa dikenakan sanksi administrasi bunga sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Baca Juga: Ada Kabar Terbaru dari Sri Mulyani Soal Kinerja Pajak Hingga Juli 2022

Sanksi admnistrasi bunga dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan. Penetapan besaran sanksi administrasi bunga dihitung berdasarkan pada suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Penghitungan sanksi dilakukan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP. Dalam kasus ini, jatuh tempo pelunasannya ialah 6 September 2021.

Adapun besaran sanksi administrasi bunga pada November 2021 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 60/KM.10/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 November 2021 Sampai Dengan 30 November 2021 (KMK 60/2021).

Baca Juga: Punya Tunggakan PPh Rp98 Juta, Tanah-Bangunan Milik Wajib Pajak Disita

Mengacu pada KMK 60/2021, besaran sanksi bunga penagihan tersebut ialah sebesar 0,51%. Penghitungan sanksi administrasi bunga yang dikenakan kepada PT Perkasa ialah sebagai berikut.

Sanksi Administrasi Bunga
= (Rp10.000.000-Rp6.000.000) X 0,51% X 3 bulan
= Rp61.200.

Merujuk pada penghitungan di atas maka sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan kepada PT Perkasa ialah senilai Rp61.200.

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Soal 3
Pada 2021, PT Maju Jaya mempunyai pajak terutang senilai Rp200.000.000 dan telah menyampaikan SPT secara tepat waktu. Pada Mei 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan, diterbitkan SKPKB yang menyebutkan pajak terutang pada 2020 seharusnya senilai Rp250.000.000.

Berapakah sanksi administrasi bunga yang harus dibayar PT Maju Jaya?

Jawaban:
Berdasarkan pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP, jika hasil pemeriksaan terdapat pajak terutang kurang dibayar maka PT Maju Jaya dikenai sanksi administrasi pajak berupa bunga yang besarannya ditetapkan menteri keuangan. Besaran sanksi administrasi bunga tersebut dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Adapun tarif sanksi administrasi bunga untuk April 2021 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 20/KM.10/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2021 Sampai Dengan 30 April 2021 (KMK 20/2021).

Merujuk pada KMK 20/2021, penerbitan SKPKB karena pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar akibat adanya pemeriksaan dikenakan sanksi bunga sebesar 1,81%. Adapun penghitungan sanksi administrasi bunga tersebut sebagai berikut:

Sanksi Administrasi Bunga
= (Rp250.000.000-Rp200.000.000) X 1,81% X 12 bulan
= Rp10.860.000.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Berdasarkan pada penghitungan tersebut maka sanksi administrasi berupa bunga yang harus dibayar PT Jaya senilai Rp10.860.000. (zaka/kaw)

Topik : kelas pajak, sanksi administrasi, kelas sanksi administrasi, UU KUP, denda, bunga, kenaikan, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Agustus 2022 | 17:15 WIB
KP2KP WONOGIRI

Omzet di Bawah PTKP Tak Perlu Setor PPh, Jangan Lupa Pencatatan Rutin

Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kontribusi UU HPP terhadap Penerimaan Pajak Hingga Juni 2022

Kamis, 04 Agustus 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Rilis Tutorial Pemutakhiran Data dan Cara Akses Layanan dengan NIK

Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Ada CRM, Pengawasan Wajib Pajak UMKM Bakal Dilakukan Lebih Detail

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat