BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menyatakan telah melakukan beberapa strategi untuk menutup celah penggelapan pajak dari kegiatan e-commerce yang terus berkembang.
Direktur Departemen Administrasi Perpajakan untuk UKM, Industri Rumah Tangga, dan Perorangan Nguyen Thi Lan Anh mengatakan Kemenkeu telah meluncurkan e-Tax Mobile untuk mempermudah pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Melalui aplikasi tersebut, pelaku usaha PMSE harus melakukan pendaftaran dan penyetoran pajak dari kegiatan bisnisnya.
"Jika penggelapan pajak terdeteksi, otoritas pajak akan membawa kasus ini ke polisi," katanya, dikutip pada Senin (3/10/2022).
Anh mengatakan hingga saat ini tercatat 36 PMSE telah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya melalui e-Tax. Dari angka itu, ada 6 perusahaan digital raksasa Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix dan Apple, yang secara kolektif menyumbang 90% penerimaan pajak PMSE.
Dia menjelaskan otoritas pajak telah mengembangkan database berbasis kecerdasan buatan untuk mengelola risiko pajak dalam e-commerce. Sistem tersebut akan memberikan sinyal peringatan setiap kali mendeteksi kasus yang melebihi ambang batas risiko serta mengajukan solusi untuk menangani persoalan.
Wakil Direktur Badan E-Commerce dan Ekonomi Digital Vietnam Nguyen Thi Minh Huyen menyebut mengumutan pajak dalam e-commerce menjadi bagian dari upaya optimalisasi penerimaan. Hal itu telah diatur dalam Dekrit 85.
Berdasarkan dekrit tersebut, platform e-commerce diharuskan menunjuk contact point yang bertugas mengungkapkan informasi kepada pihak berwenang tentang pelanggaran e-commerce. Pengungkapan harus dilakukan dalam waktu 24 jam sejak diterimanya permintaan pihak berwenang untuk memfasilitasi penyelidikan berikutnya.
Kemudian, platform e-commerce juga diwajibkan menyelesaikan keluhan konsumen tentang barang dan jasa yang disediakan oleh penjual asing atas nama penjual tersebut dan memberi tahu kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
"Platform e-commerce bertanggung jawab atas pengungkapan informasi terkait pengelolaan pajak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Informasi Elektronik, Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Nguyen Thi Thanh Huyen menilai lembaganya tengah menyusun revisi Dekrit 72 yang mengatur soal layanan internet dan informasi online. Dengan revisi ini, platform jejaring sosial akan berkewajiban meminta para penggunanya mengungkapkan informasi tentang aktivitas yang menghasilkan pendapatan kepada otoritas.
Dia mengatakan pengungkapan informasi tersebut penting karena memungkinkan pihak berwenang untuk memantau arus kas lintas batas, yang dapat digunakan untuk memverifikasi deklarasi pajak dan mendeteksi penghindaran pajak.
Institusinya bersama dengan otoritas pajak juga telah bekerja sama untuk memantau pembayaran pajak lintas batas melalui aplikasi e-Tax.
"Dibutuhkan dari sekarang hingga akhir tahun untuk memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak mereka," katanya dilansir vietnamplus.vn. (sap)
