Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menyatakan telah melakukan beberapa strategi untuk menutup celah penggelapan pajak dari kegiatan e-commerce yang terus berkembang.

Direktur Departemen Administrasi Perpajakan untuk UKM, Industri Rumah Tangga, dan Perorangan Nguyen Thi Lan Anh mengatakan Kemenkeu telah meluncurkan e-Tax Mobile untuk mempermudah pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Melalui aplikasi tersebut, pelaku usaha PMSE harus melakukan pendaftaran dan penyetoran pajak dari kegiatan bisnisnya.

"Jika penggelapan pajak terdeteksi, otoritas pajak akan membawa kasus ini ke polisi," katanya, dikutip pada Senin (3/10/2022).

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Anh mengatakan hingga saat ini tercatat 36 PMSE telah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya melalui e-Tax. Dari angka itu, ada 6 perusahaan digital raksasa Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix dan Apple, yang secara kolektif menyumbang 90% penerimaan pajak PMSE.

Dia menjelaskan otoritas pajak telah mengembangkan database berbasis kecerdasan buatan untuk mengelola risiko pajak dalam e-commerce. Sistem tersebut akan memberikan sinyal peringatan setiap kali mendeteksi kasus yang melebihi ambang batas risiko serta mengajukan solusi untuk menangani persoalan.

Wakil Direktur Badan E-Commerce dan Ekonomi Digital Vietnam Nguyen Thi Minh Huyen menyebut mengumutan pajak dalam e-commerce menjadi bagian dari upaya optimalisasi penerimaan. Hal itu telah diatur dalam Dekrit 85.

Baca Juga: DJP Ingatkan, PKP Bisa Dicabut Jika Tak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan

Berdasarkan dekrit tersebut, platform e-commerce diharuskan menunjuk contact point yang bertugas mengungkapkan informasi kepada pihak berwenang tentang pelanggaran e-commerce. Pengungkapan harus dilakukan dalam waktu 24 jam sejak diterimanya permintaan pihak berwenang untuk memfasilitasi penyelidikan berikutnya.

Kemudian, platform e-commerce juga diwajibkan menyelesaikan keluhan konsumen tentang barang dan jasa yang disediakan oleh penjual asing atas nama penjual tersebut dan memberi tahu kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

"Platform e-commerce bertanggung jawab atas pengungkapan informasi terkait pengelolaan pajak," ujarnya.

Baca Juga: DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

Sementara itu, Kepala Kantor Informasi Elektronik, Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Nguyen Thi Thanh Huyen menilai lembaganya tengah menyusun revisi Dekrit 72 yang mengatur soal layanan internet dan informasi online. Dengan revisi ini, platform jejaring sosial akan berkewajiban meminta para penggunanya mengungkapkan informasi tentang aktivitas yang menghasilkan pendapatan kepada otoritas.

Dia mengatakan pengungkapan informasi tersebut penting karena memungkinkan pihak berwenang untuk memantau arus kas lintas batas, yang dapat digunakan untuk memverifikasi deklarasi pajak dan mendeteksi penghindaran pajak.

Institusinya bersama dengan otoritas pajak juga telah bekerja sama untuk memantau pembayaran pajak lintas batas melalui aplikasi e-Tax.

Baca Juga: Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

"Dibutuhkan dari sekarang hingga akhir tahun untuk memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak mereka," katanya dilansir vietnamplus.vn. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, PPN, PMSE, pajak digital, e-commerce, Vietnam

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 09:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

7 Bulan Berlaku, Kenaikan PPN Tambah Rp43 Triliun ke Penerimaan Pajak

Kamis, 24 November 2022 | 14:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Sudah Tembus 97,5%, Sri Mulyani: Naik Luar Biasa

Kamis, 24 November 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SAMBAS

Petugas Pajak Mulai Gencar Sisir Pembangunan Rumah, Bawa Surat Imbauan

Kamis, 24 November 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Transaksi Ada Tapi Faktur Pajak Terlanjur Dibatalkan, Ini Solusinya

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor