INGGRIS

Cegah Pencurian Data WP, Otoritas Pajak Ini Berikan Imbauan dan Tips

Vallencia | Jumat, 11 Maret 2022 | 13:00 WIB
Cegah Pencurian Data WP, Otoritas Pajak Ini Berikan Imbauan dan Tips

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Otoritas pajak Inggris, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) membunyikan tanda waspada terhadap praktik penipuan yang berupaya mencuri data dan informasi pribadi wajib pajak.

Kepala Kejahatan Dunia Maya HMRC Simon Cubitt memperingatkan orang-orang untuk tidak membagikan informasi sensitif secara daring untuk menghindari identitas mereka digunakan untuk membuat klaim restitusi pajak palsu.

“Orang-orang perlu berpikir sangat hati-hati sebelum melibatkan diri dalam pengaturan seperti ini, karena jika sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka hampir pasti itu benar,” katanya dikutip dari ftadviser.com, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Cubitt menyebut para pencuri banyak menargetkan wajib pajak yang merupakan pengguna media sosial. Modus yang dipakai adalah dengan menjanjikan tambahan restitusi pajak bebas risiko jika pencuri dapat meminjam identitas korban.

Setelah mendapatkan identitas korban, pencuri akan menggunakannya untuk membuat klaim restitusi pajak palsu dan mengeksploitasinya lebih lagi. Oleh karena itu, Cubitt memperingatkan wajib pajak untuk berhati-hati.

Selain kredensial gateway pemerintah, HMRC juga meminta wajib pajak untuk tidak memberikan perincian rekening bank, paspor, surat izin mengemudi (SIM), alamat, tanggal lahir, dan nomor asuransi nasional.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Cubitt juga mengimbau masyarakat untuk melapor ke HMRC apabila mengetahui adanya pencurian tersebut. HMRC telah menyediakan sarana pelaporan secara daring melalui gov.uk di menu report fraud HMRC.

"Saya mendesak siapa pun yang mungkin mengetahui upaya tidak jujur untuk merekrut individu ke dalam kriminalitas, untuk melaporkannya kepada kami dengan mencari report fraud HMRC di gov.uk dan mengisi formulir online kami," jelas Cubitt.

Selain itu, otoritas pajak juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan perusahaan media sosial lainnya untuk meningkatkan pengawasan. Pada 10 Feburari 2022, HMRC bahkan menangkap 4 orang yang diduga melakukan penipuan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara