Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Reinvestasi Dividen agar Dikecualikan dari Objek Pajak

A+
A-
29
A+
A-
29
Cara Reinvestasi Dividen agar Dikecualikan dari Objek Pajak

SEJAK diberlakukannya UU Cipta Kerja, dividen dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh). Namun, dividen dapat dikecualikan dari objek PPh apabila dividen tersebut diinvestasikan kembali atau reinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara reinvestasi dividen agar dapat dikecualikan dari objek PPH. Untuk diingat, dividen yang bisa dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima wajib pajak dalam negeri.

Apabila sebagian dividen direinvestasi dan sebagian lagi tidak maka hanya atas dividen yang direinvestasi saja yang dikecualikan dari objek PPh. Khusus dividen yang berasal dari perusahaan yang tidak terdaftar di bursa efek, reinvestasi paling sedikit 30% dari dividen yang diterima.

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Np. 18/2021, dividen yang akan diinvestasikan kembali selama 3 tahun ini dapat ditempatkan pada instrumen pasar keuangan dan di luar pasar keuangan. Setidaknya ada 12 kriteria bentuk reinvestasi tersebut.


Secara lebih terperinci, reinvestasi di pasar keuangan dapat ditanamkan pada instrumen sebagai berikut.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022
  • efek bersifat utang (termasuk medium term notes);
  • sukuk;
  • saham;
  • unit penyertaan reksa dana;
  • efek beragun aset;
  • unit penyertaan dana investasi real estat;
  • deposito; tabungan;
  • giro;
  • kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/ atau
  • instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan OJK.

Kemudian, reinvestasi di luar pasar keuangan dapat ditanamkan pada instrumen sebagai berikut.

  • Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
  • Investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya;
  • Investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI;
  • Investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan dengan kemurnian 99,99% yang diproduksi di Indonesia dan mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau London Bullion Market Association (LBMI);
  • Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
  • Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM; dan/atau
  • Bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk diingat, terdapat batas waktu untuk melakukan reinvestasi. Setelah tahun pajak saat diterimanya dividen berakhir, reinvestasi paling lambat dilakukan akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan.

Meski bukan menjadi objek PPh, dividen yang dikecualikan dari objek PPh tetap dilaporkan pada SPT Tahunan. Pelaporan dividen dapat dicatat pada bagian Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak di Pos Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak.

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Selain pelaporan SPT Tahunan, setiap tahunnya wajib pajak juga harus melakukan pelaporan realisasi investasi di DJP Online. Lebih lanjut mengenai cara pelaporan realisasi reinvestasi dapat dibaca di link ini. Selesai. Semoga bermanfaat. (vallen/rig)

Topik : tips pajak, dividen, reinvestasi dividen, insentif pajak, pajak penghasilan, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital