Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cara Ajukan Pemberitahuan Perubahan Penandatangan Faktur Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Cara Ajukan Pemberitahuan Perubahan Penandatangan Faktur Pajak

NAMA dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak merupakan salah satu keterangan yang wajib tercantum saat membuat faktur pajak elektronik (e-faktur). Berdasarkan PER-03/PJ/2022, tanda tangan tersebut berupa tanda tangan elektronik.

Nama pengusaha kena pajak (PKP) PKP orang pribadi atau pejabat/pegawai yang ditunjuk PKP—yang menandatangani faktur pajak—wajib diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP atau paspor bagi warga negara asing.

Lalu, PKP orang pribadi atau pejabat/pegawai yang namanya telah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Ditjen Pajak (DJP) sebagaimana dimaksud dalam PER-03/PJ/2022.

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Dalam hal terjadi perubahan pejabat/pegawai yang berhak menandatangani faktur pajak, PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP).

Pemberitahuan perubahan penandatangan faktur pajak harus disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat atau pegawai pengganti mulai menandatangani faktur pajak. Nah, kali ini DDTCNews akan menjelaskan cara menyampaikan pemberitahuan tersebut.

Mula-mula, PKP bersangkutan menyiapkan formulir pemberitahuan perubahan penandatangan faktur pajak. PKP bisa mendapatkan formulir tersebut dengan mengunduh di sini. Setelah itu, silakan untuk mencetak formulir tersebut.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Selanjutnya, silakan isi keterangan atau data yang diminta dalam formulir tersebut, seperti identitas PKP yang terdiri atas nama, jabatan, nama PKP, dan NPWP. Selanjutnya, mengisi identitas pejabat atau pegawai yang sebelumnya berwenang menandatangani faktur pajak.

Data identitas yang diisi antara lain nama, NPWP, jabatan, tanggal, dan contoh tanda tangan. Setelah itu, PKP juga harus mengisi identitas pejabat atau pegawai baru yang berwenang menandatangani faktur pajak tersebut.

Data identitas pejabat atau pegawai baru yang harus diisikan tersebut antara lain nama, NPWP, jabatan, tanggal dan contoh tanda tangan. Setelah itu, formulir tersebut dilekatkan meterai dan ditandatangani oleh PKP.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Perlu diperhatikan, pemberitahuan tersebut juga harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) untuk penunjukkan pejabat atau pegawai baru yang ditunjuk menandatangani faktur pajak.

Apabila sudah selesai, formulir atau surat pemberitahuan penandatangan faktur pajak tersebut dapat disampaikan ke loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai
Topik : tips pajak, tips, pajak, faktur pajak, penandatangan faktur pajak, tanda tangan elektronik

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

afC

Kamis, 23 Juni 2022 | 07:59 WIB
Apabila pemberitahuan perubahan penandatangan faktur pajak baru disampaikan melewati akhir bulan berikutnya , apakah masih bisa ? apakah akan ada sanksi ? bagaimana dengan faktur pajak yang sudah dibuat dengan penandatangan yang baru namun belum disampaikan perubahan penandatangannya ?
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD