Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

BPKP Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2020, Ini Hasilnya

A+
A-
1
A+
A-
1
BPKP Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2020, Ini Hasilnya

Ilustrasi. (foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menuntaskan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun anggaran 2020. Hasil reviu BPKP ini kemudian disampaikan kepada Kementerian PAN-RB.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh mengatakan hasil reviu kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun fiskal 2020.

"Laporan ini harus dimanfaatkan sebagai sarana perbaikan sistem akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan, sampai ke pelaporan sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (3/6/2021).

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Yusuf menjelaskan hasil reviu merupakan salah satu bentuk pengawasan internal pemerintah. Proses bisnis checks and balances menjadi alat untuk memastikan laporan kinerja yang disajikan lengkap dan akurat.

Ruang lingkup reviu BPKP mencakup laporan kinerja pemerintah pusat atas pelaksanaan rencana kerja pemerintah 2020. Selain itu, reviu mencakup pelaksanaan kinerja dari seluruh kementerian dan lembaga pada tahun lalu.

Yusuf menyatakan masih ada beberapa temuan permasalahan dalam laporan kinerja dan telah ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait. Temuan yang sudah ditindaklanjuti tersebut antara lain realisasi target yang belum selaras dengan data Bappenas dan laporan kinerja K/L.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Kemudian, penyesuaian atas persentase capaian kinerja dengan target ataupun realisasi tahun 2020, kecukupan penjelasan mengenai upaya, dan kendala pencapaian target kinerja.

Yusuf menilai pentingnya untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kami mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk mengedepankan pendekatan result-oriented dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto mengatakan masih ada K/L yang belum optimal menyajikan laporan sehingga LKjPP menjadi tidak lengkap.

Salah satu kendalanya adalah minimnya persiapan dalam menyusun rencana kerja. "Dari 85 K/L, hanya satu yang belum melaporkan kinerjanya," tutur Erwan. (rig)

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : BPKP, laporan kinerja pemerintah pusat 2020, pengawasan keuangan negara, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

Kamis, 22 September 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

The Fed Naikkan Suku Bunga, Menkeu Waspadai Dampaknya ke Arus Modal

Kamis, 22 September 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tenggat Waktu Repatriasi Harta PPS Sudah Dekat, Ini Pesan Sri Mulyani

Kamis, 22 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet PKP Belum di Atas Rp4,8 Miliar Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS