Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

BPKP Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2020, Ini Hasilnya

A+
A-
1
A+
A-
1
BPKP Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2020, Ini Hasilnya

Ilustrasi. (foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menuntaskan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun anggaran 2020. Hasil reviu BPKP ini kemudian disampaikan kepada Kementerian PAN-RB.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh mengatakan hasil reviu kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun fiskal 2020.

"Laporan ini harus dimanfaatkan sebagai sarana perbaikan sistem akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan, sampai ke pelaporan sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (3/6/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Yusuf menjelaskan hasil reviu merupakan salah satu bentuk pengawasan internal pemerintah. Proses bisnis checks and balances menjadi alat untuk memastikan laporan kinerja yang disajikan lengkap dan akurat.

Ruang lingkup reviu BPKP mencakup laporan kinerja pemerintah pusat atas pelaksanaan rencana kerja pemerintah 2020. Selain itu, reviu mencakup pelaksanaan kinerja dari seluruh kementerian dan lembaga pada tahun lalu.

Yusuf menyatakan masih ada beberapa temuan permasalahan dalam laporan kinerja dan telah ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait. Temuan yang sudah ditindaklanjuti tersebut antara lain realisasi target yang belum selaras dengan data Bappenas dan laporan kinerja K/L.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Kemudian, penyesuaian atas persentase capaian kinerja dengan target ataupun realisasi tahun 2020, kecukupan penjelasan mengenai upaya, dan kendala pencapaian target kinerja.

Yusuf menilai pentingnya untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kami mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk mengedepankan pendekatan result-oriented dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto mengatakan masih ada K/L yang belum optimal menyajikan laporan sehingga LKjPP menjadi tidak lengkap.

Salah satu kendalanya adalah minimnya persiapan dalam menyusun rencana kerja. "Dari 85 K/L, hanya satu yang belum melaporkan kinerjanya," tutur Erwan. (rig)

Baca Juga: Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global
Topik : BPKP, laporan kinerja pemerintah pusat 2020, pengawasan keuangan negara, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:21 WIB
INGGRIS

Berburu Tarif Pajak Rendah, Warga Inggris Rela Lakukan Ini

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
RUU HKPD

DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP