Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

BPK: Pembayaran DBH Tidak Perlu Tunggu Hasil Audit

A+
A-
2
A+
A-
2
BPK: Pembayaran DBH Tidak Perlu Tunggu Hasil Audit

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menegaskan pencairan dana bagi hasil (DBH) 2019 tidak perlu menunggu hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat dirilis.

Agung menegaskan hal tersebut untuk meluruskan perdebatan pencairan kurang bayar DBH antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemenkeu. Menurutnya, pencairan DBH tidak memerlukan hasil LKPP selesai diaudit BPK.

"Tidak relevan menggunakan pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk membayar DBH. Itu tidak ada hubungannya," katanya dalam konferensi video, Senin (11/5/2020).

Baca Juga: Wamenkeu: Transformasi Digital Harus Berlanjut Meski Ada Vaksin Corona

Agung juga menyebutkan penjelasan BPK terkait mekanise pencairan DBH sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui surat Ketua BPK No.59/2020. Surat tersebut memastikan pencarian kurang bayar DBH kepada pemerintah daerah tidak memerlukan dasar hasil audit BPK.

Dalam surat tersebut, Agung menyebutkan adanya pos utang DBH dalam laporan keuangan pemerintah pusat secara tidak langsung menunjukkan DBH menjadi sumber pembiayaan spontan pemerintah pusat. Hal tersebut dimungkinkan karena sudah diatur dalam UU APBN 2019 Pasal 11 ayat (5) terkait prioritas penyelesaian kurang bayar DBH sampai tahun anggaran 2018.

Adapun pencairan kurang bayar DBH tidak perlu menunggu hasil audit juga karena BPK tidak pernah secara spesifik melakukan pemeriksaan penerimaan negara. Pengujian atas penerimaan negara hanya dilakukan melalui uji petik dalam rangka menguji kewajaran dari nilai penyajian penerimaan negara.

Baca Juga: BPK Perbarui Kerja Sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung, Apa Isinya?

Selain itu, keputusan perihal penyelesaian utang DBH pemerintah pusat juga sudah dibuat dalam PMK 36/2020. Dalam beleid tersebut mengatur pencairan DBH dilakukan secara bertahap dan dibayar 50% dari nilai DBH kurang bayar.

"Silahkan Kemenkeu untuk membuat keputusan masalah bayar atau tidak bayar dan tidak perlu dihubung-hubungkan dengan pemeriksaan BPK," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah juga melakukan percepatan penyelesaian kurang bayar DBH tahun anggaran 2019 yang belum diaudit. Pengalokasian kurang bayar DBH tahun anggaran 2019 senilai Rp14,7 triliun.

Baca Juga: Direktur PKP DJP Ditetapkan Jadi KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP

Pengalokasian ini telah ditetapkan dalam PMK No.36/PMK.07/2020. Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan kurang bayar DBH 2019 akan ditetapkan secara definitif setelah adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini, proses audit masih berlangsung. Simak artikel ‘Target Penerimaan Pajak Turun, Alokasi Dana Bagi Hasil Dipangkas’. (kaw)

Topik : BPK, dana bagi hasil, DBH, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 10:08 WIB
PANDEMI COVID-19
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK