Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

BPK Dorong Pemerintah Sempurnakan Laporan Belanja Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
BPK Dorong Pemerintah Sempurnakan Laporan Belanja Perpajakan

Kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta. BPK menilai pelaporan belanja perpajakan yang dilakukan secara rutin oleh Kementerian Keuangan dalam beberapa tahun terakhir perlu disempurnakan. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaporan belanja perpajakan yang dilakukan secara rutin oleh Kementerian Keuangan dalam beberapa tahun terakhir dinilai masih perlu disempurnakan.

Merujuk pada Laporan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2020, estimasi belanja perpajakan yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) perlu untuk memproyeksikan potensi belanja perpajakan yang timbul pada masa yang akan datang.

"Praktik yang berlaku umum menurut IMF, estimasi dilakukan tidak hanya backward estimates namun juga menghitung proyeksi ke depan (forward looking estimates)," tulis BPK pada laporan tersebut, dikutip Jumat (25/5/6/2021).

Baca Juga: Pemerintah Dorong Pelaku Ekonomi Digital Manfaatkan Tax Holiday

Seperti diketahui, laporan belanja perpajakan yang dipublikasikan oleh BKF masih menghitung belanja perpajakan yang terjadi pada 1 tahun ke belakang.

Akibatnya, laporan belanja perpajakan yang dipublikasikan oleh Kemenkeu masih belum memiliki hubungan langsung dengan dokumen APBN pada tahun berjalan.

"Dalam APBN 2020 tidak terdapat informasi proyeksi belanja perpajakan untuk tahun 2020 sehingga tidak jelas jumlah dan nominal belanja perpajakan yang dialokasikan oleh pemerintah pada APBN tahun 2020," tulis BPK.

Baca Juga: Siap-Siap, ORI022 Bakal Terbit Pekan Depan dengan Kupon 5,95%

Tak hanya itu, BPK juga meminta Kemenkeu memperluas cakupan belanja perpajakan yang diestimasikan. Dari 89 item belanja perpajakan yang ada, Kemenkeu masih mengestimasikan 66 item. "Sisanya belum dapat dilakukan [estimasi] karena keterbatasan data," tulis BPK.

Terakhir, BPK juga mendorong Kemenkeu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap belanja perpajakan yang timbul. Menurut BPK, Kemenkeu belum menyajikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan agar belanja perpajakan tetap tepat sasaran.

BPK memandang pengendalian dan evaluasi adalah bagian yang lazim disajikan dalam laporan-laporan belanja perpajakan yang disajikan oleh negara lain.

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Pengurusan Piutang Daerah Macet

"Pengendalian dan evaluasi penting dilakukan karena tujuan dari belanja perpajakan adalah bukan sekedar menyajikan estimasi nilai pajak yang tidak terpungut, tetapi menilai dampak yang berhasil ditimbulkan dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak tersebut," tulis BPK.

Terlepas dari berbagai catatan tersebut, BPK memandang transparansi pemerintah dalam kriteria cakupan pengeluaran pajak sudah berada pada level good.

Untuk diketahui, BKF telah menyusun laporan belanja perpajakan tahun 2016 hingga 2019. Secara nominal, belanja perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Belanja perpajakan naik dari Rp192,56 triliun pada 2016 menjadi sebesar Rp257,23 triliun pada 2019. (Bsi)

Baca Juga: Keberatan Bea dan Cukai Wajib Disampaikan Secara Elektronik Mulai 2023

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : belanja perpajakan, kemenkeu, rekomendasi BPK

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 September 2022 | 12:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Sri Mulyani Sebut Kualitas SDM Pengawas PNBP Masih Perlu Ditingkatkan

Minggu, 04 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mulai 1 Januari 2024, Pihak Lain Penyelenggara Layanan Harus Pakai NIK

Kamis, 01 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Indonesia Rentan terhadap Dampak Perubahan Iklim

Selasa, 30 Agustus 2022 | 18:10 WIB
PENGADILAN PAJAK

Dibuka! Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2022

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'