Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Bikin Rugi Miliaran Rupiah, Wajib Pajak Diserahkan ke Kejari

A+
A-
7
A+
A-
7
Bikin Rugi Miliaran Rupiah, Wajib Pajak Diserahkan ke Kejari

Ilustrasi.

MEDAN, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara I menyerahkan tersangka berinisial JJ beserta barang bukti tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I Eddi Wahyudi mengatakan JJ diduga melakukan tindak pidana penerbitan atau penggunaan faktur pajak fiktif yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp5,38 miliar.

"Keberhasilan Kanwil DJP Sumut I dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar Kanwil DJP Sumut I, Polda Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumut, dan Kejari Medan," katanya, dikutip pada Minggu (15/5/2022).

Baca Juga: DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Seperti diatur pada Pasal 39A UU KUP, setiap orang yang menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tak berdasarkan transaksi sebenarnya terancam hukuman pidana penjara selama 2 hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 kali hingga 6 kali jumlah yang tercantum pada faktur pajak.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, kanwil juga melakukan penyitaan terhadap aset milik JJ. Penyitaan adalah bagian dari upaya pemulihan terhadap kerugian pada penerimaan negara. Aset milik JJ yang disita berupa tanah yang terletak di Mandala Medan.

"Keseriusan kami dalam menindak tegas pelanggar hukum menunjukkan DJP aktif bergerak untuk melindungi negara sekaligus memberikan efek jera," ujar Eddi dikutip dari kabarmedan.com.

Baca Juga: Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Eddi mengingatkan kepada seluruh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang memiliki niat untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (rig)

Topik : kanwil djp sumatera I, penegakan hukum, faktur pajak fiktif, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi