Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Biaya R&D di Negara Ini Ringankan Pajak Hingga 230%

0
0

UNITED Kingdom (UK) atau Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, atau secara umum dikenal sebagai Britania Raya, atau Inggris Raya, adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa. UK adalah negara kepulauan yang terdiri dari Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales.

Pada 2015, perekonomian di negara ini menduduki posisi kelima terbesar di dunia yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar US$2,85 triliun. Sementara itu, UK menempati urutan ke-9 sebagai eksportir terbesar di dunia dan urutan ke-6 sebagai negara importir terbesar di dunia.

Dalam sejarahnya, negara ini memiliki begitu banyak wilayah jajahan yang tersebar di seluruh dunia. Meskipun mayoritas daerah jajahannya sudah menjadi negara merdeka, namun negara-negara tersebut masih menjalin kontak dengan negara bekas penjajahnya melalui organisasi persemakmuran.

Baca Juga: Negara Tax Haven yang Mulai Aktif Bertukar Informasi Perpajakan

UK dipimpin oleh Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun sejak 1707, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara telah memiliki pemerintah dan eksekutifnya sendiri.

Sistem Perpajakan

OTORITAS Pajak di UK yang bernama HM Revenue & Customs (HMRC) menetapkan tarif standar pajak penghasilan badan sebesar 20%. Namun, mulai 1 April 2017 tarif tersebut turun menjadi 19% dan kemudian menjadi 18% pada 1 April 2018.

Baca Juga: Bersaing dengan Toko Online, Peritel Minta Insentif

Sebagai catatan, insentif berupa pengurangan pajak (tax credit) sebesar 230% diberikan bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang melakukan pengeluaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research & development/R&D). Insentif telah diperkenalkan sejak tahun 2000 guna mendorong kegiatan R&D dan inovasi di negara tersebut.

Adapun, tarif progresif diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari 3 lapisan tarif yakni penghasilan hingga £32.000 dikenakan tarif 20%, penghasilan dari £32.001 - £150.000 dikenakan tarif 40% dan tarif tertinggi sebesar 45% dikenakan untuk penghasilan lebih dari £150.000.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan produktivitas bisnis, setiap warga yang bekerja dengan menggunakan transportasi sepeda akan diberikan keringanan pajak sebesar £250 (Rp4,1 juta) untuk setahun.

Baca Juga: Muncul Desakan Penerapan Pajak atas Kalori

HMRC menetapkan tarif PPN sebesar 20%. Untuk pajak bunga dan royalti ditetapkan sebesar 20%. Untuk pajak dividen, mulai 6 April 2016, pemegang saham yang menerima penghasilan dividen hingga £5.000 tidak akan dikenakan pajak. Sementara, penghasilan dividen lebih dari £5.000 akan dikenakan pajak progresif mulai dari 7,5%, 32,5% dan 38,1%.

Secara umum, sistem transfer pricing di UK sebagian besar telah sejalan dengan rekomendasi OECD, di mana ketentuan dokumentasinya sudah mengadopsi Country-by-Country Reporting/CbCR (Finance Act 2015) yang berlaku efektif 1 Maret 2016. UK juga tercatat menjadi salah satu dari 87 negara yang telah menandatangani persetujuan multilateral (multilateral competent authority agreement/MCAA) untuk pertukaran otomatis informasi keuangan, sama halnya dengan Indonesia.*

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Monarki Konstitusional
PDB Nominal US$2,297 triliun (2016)
Pertumbuhan ekonomi 1,8% (2016)
Populasi 65,13 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 34,4% (2015)
Otoritas Pajak HM Revenue & Customs
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 20%
Tarif PPh Orang Pribadi 20%, 40%, 45%
Tarif PPN 20%
Tarif pajak dividen <£5.000 = Tidak kena pajak >£5.000 = Progresif (7,5%, 32,5%, 38,1%)
Tarif pajak royalti 20%
Tarif bunga 20%
Tax Treaty 125 negara
Baca Juga: Setelah Prancis, Giliran Inggris yang Diancam AS

Dalam sejarahnya, negara ini memiliki begitu banyak wilayah jajahan yang tersebar di seluruh dunia. Meskipun mayoritas daerah jajahannya sudah menjadi negara merdeka, namun negara-negara tersebut masih menjalin kontak dengan negara bekas penjajahnya melalui organisasi persemakmuran.

Baca Juga: Negara Tax Haven yang Mulai Aktif Bertukar Informasi Perpajakan

UK dipimpin oleh Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun sejak 1707, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara telah memiliki pemerintah dan eksekutifnya sendiri.

Sistem Perpajakan

OTORITAS Pajak di UK yang bernama HM Revenue & Customs (HMRC) menetapkan tarif standar pajak penghasilan badan sebesar 20%. Namun, mulai 1 April 2017 tarif tersebut turun menjadi 19% dan kemudian menjadi 18% pada 1 April 2018.

Baca Juga: Bersaing dengan Toko Online, Peritel Minta Insentif

Sebagai catatan, insentif berupa pengurangan pajak (tax credit) sebesar 230% diberikan bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang melakukan pengeluaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research & development/R&D). Insentif telah diperkenalkan sejak tahun 2000 guna mendorong kegiatan R&D dan inovasi di negara tersebut.

Adapun, tarif progresif diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari 3 lapisan tarif yakni penghasilan hingga £32.000 dikenakan tarif 20%, penghasilan dari £32.001 - £150.000 dikenakan tarif 40% dan tarif tertinggi sebesar 45% dikenakan untuk penghasilan lebih dari £150.000.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan produktivitas bisnis, setiap warga yang bekerja dengan menggunakan transportasi sepeda akan diberikan keringanan pajak sebesar £250 (Rp4,1 juta) untuk setahun.

Baca Juga: Muncul Desakan Penerapan Pajak atas Kalori

HMRC menetapkan tarif PPN sebesar 20%. Untuk pajak bunga dan royalti ditetapkan sebesar 20%. Untuk pajak dividen, mulai 6 April 2016, pemegang saham yang menerima penghasilan dividen hingga £5.000 tidak akan dikenakan pajak. Sementara, penghasilan dividen lebih dari £5.000 akan dikenakan pajak progresif mulai dari 7,5%, 32,5% dan 38,1%.

Secara umum, sistem transfer pricing di UK sebagian besar telah sejalan dengan rekomendasi OECD, di mana ketentuan dokumentasinya sudah mengadopsi Country-by-Country Reporting/CbCR (Finance Act 2015) yang berlaku efektif 1 Maret 2016. UK juga tercatat menjadi salah satu dari 87 negara yang telah menandatangani persetujuan multilateral (multilateral competent authority agreement/MCAA) untuk pertukaran otomatis informasi keuangan, sama halnya dengan Indonesia.*

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Monarki Konstitusional
PDB Nominal US$2,297 triliun (2016)
Pertumbuhan ekonomi 1,8% (2016)
Populasi 65,13 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 34,4% (2015)
Otoritas Pajak HM Revenue & Customs
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 20%
Tarif PPh Orang Pribadi 20%, 40%, 45%
Tarif PPN 20%
Tarif pajak dividen <£5.000 = Tidak kena pajak >£5.000 = Progresif (7,5%, 32,5%, 38,1%)
Tarif pajak royalti 20%
Tarif bunga 20%
Tax Treaty 125 negara
Baca Juga: Setelah Prancis, Giliran Inggris yang Diancam AS
Topik : profil negara, profil perpajakan united kingdom, inggris
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 24 Juni 2016 | 15:55 WIB
PROFIL PAJAK INDONESIA
Selasa, 12 Juli 2016 | 17:08 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MONGOLIA
Kamis, 06 Oktober 2016 | 18:01 WIB
PROFIL PERPAJAKAN QATAR
Senin, 24 Oktober 2016 | 17:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN UZBEKISTAN
berita pilihan
Jum'at, 22 Februari 2019 | 17:17 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BAHAMA
Rabu, 17 Oktober 2018 | 18:33 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARGENTINA
Selasa, 22 Januari 2019 | 16:40 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUMANIA
Selasa, 04 September 2018 | 18:38 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PAPUA NUGINI
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Jum'at, 02 November 2018 | 15:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BRASIL
Rabu, 17 Juli 2019 | 15:31 WIB
PROFIL PERPAJAKAN NEPAL
Jum'at, 26 Januari 2018 | 11:50 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ISLE OF MAN
Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:51 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAURITIUS
Rabu, 31 Juli 2019 | 15:21 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LESOTHO