TAJUK

Bersiap Resesi?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
Bersiap Resesi?

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan saat pemberian bantuan modal kerja di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/7/2020). Presiden Jokowi menerbitkan  Inpres No. 6/2020 untuk memastikan pandemi Covid-19 segera mereda. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pool/wsj)
 

BADAN Pusat Statistik (BPS), Rabu (5/8/2020) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2020. Angkanya -5,32% (yoy). Ini kontraksi yang lebih dalam dari prediksi manapun, baik itu prediksi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, maupun lembaga atau ekonom nonpemerintah.

Seluruh pengeluaran sepanjang kuartal II/2020 terkontraksi, mulai dari konsumsi rumah tangga yang terpelanting -5,51%, pembentukan modal tetap bruto -8,61%, ekspor -11,66%, impor -16,96%, konsumsi pemerintah -6,9%, dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga -7,76%.

Dengan demikian, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi semester I/2020 mencapai -1,26% (yoy), karena pada kuartal I/2020 pertumbuhan ekonomi 2,97% (yoy). Secara teknikal, Indonesia belum memasuki periode resesi. Masih tergantung pada pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020.

Baca Juga:
Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Merespons situasi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah stimulus untuk menggenjot daya beli masyarakat. "Ini yang kami lakukan dan kami all out. Kami berharap dunia usaha dan stakeholders sama-sama memulihkan ekonomi,” tegasnya.

Fenomena seperti di Indonesia ini juga terjadi di berbagai negara. Singapura pada kuartal II/2020 sudah resmi memasuki resesi, karena perekonomiannya menyelam hingga -12,6% (yoy). Begitu pula Filipina, Korea Selatan, Hong Kong, Jerman, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Pada saat bersamaan, total kasus infeksi Covid-19 di Indonesia hingga pukul 12.00 Rabu (5/8/2020) sudah mencapai 116.871 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73.889 korban dinyatakan sembuh dan 5.452 korban atau 4,7% dinyatakan meninggal, sisanya menjalani perawatan.

Baca Juga:
Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

Pengumuman BPS itu muncul setelah akhir Juli lalu Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres ini sekaligus membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebagai gantinya, muncul Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 di bawah Menko Perekonomian. Ketua pelaksananya Menteri BUMN. Komite ini membawahi Satgas Penanganan Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi. Pengurus komite ini didominasi orang-orang di bidang ekonomi.

Sepekan berikutnya, Presiden merilis Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Di inpres ini, Presiden meminta kepala daerah membuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Baca Juga:
Inflasi Relatif Rendah, Sri Mulyani: Indonesia Tak Boleh Terlena

Sanksi itu dapat dikenakan kepada individu, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis; kerja sosial; denda administratif; atau penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Presiden melalui inpres tersebut juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga, gubernur, serta bupati/wali kota mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19.

Sinyal yang kita tangkap dari Perpres 82/2020 adalah Presiden hendak menempatkan upaya memperbaiki ekonomi di atas upaya memperbaiki kesehatan. Namun, melalui Inpres No. 6/2020 Presiden ingin memastikan agar pandemi Covid-19 dapat segera mereda.

Baca Juga:
Sri Mulyani Jamin Peningkatan Tax Ratio Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Tentu, sulit membuat prioritas dalam situasi seperti ini. Namun, memerintah pada dasarnya adalah membuat prioritas. Tinggal bagaimana memitigasi risikonya. Apakah lebih banyak mengerem (kesehatan), atau menginjak gas (ekonomi), keduanya punya risiko yang saling berkaitan.

Kasus di Kota Bekasi, yang wali kotanya nekat melawan perintah Provinsi Jawa Barat dan tetap membuka tempat hiburan dengan alasan penerimaan pajak hiburan, adalah potret bagaimana ekonomi lebih dikedepankan daripada kesehatan, meski aspek kesehatan tidak otomatis diabaikan.

Namun, yang kita tahu, cara terbaik menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi adalah mengendalikan pandemi. Karena itu, aspek kesehatan harus tetap diutamakan. Ia tidak boleh disingkirkan atas nama kepentingan ekonomi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini jauh lebih sehat untuk ekonomi.


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

13 Agustus 2020 | 08:19 WIB

Dengan adanya pandemi yang melanda bukan hanya indonesia, namun juga dunia, tentu di banyak negara resesi bukan hal yang jarang ditemui. Namun, meskipun melihat adanya potensi resesi di Indonesia, saya pribadi merasa bukan hal yang bijaksana berusaha meningkatkan penerimaan pajak terutama melalui bidang pariwisata dan hiburan. Dengan adanya target penerimaan di kedua industri tersebut, pergerakan masyarakat akan meningkat yang mana akan mempertinggi probabilita penyebearan virus. Hal yang ideal menurut saya adalah mengorbankan sementara keuangan dan penerimaan negara untuk melakukan lockdown dan pembatasan pergerakan masyarakat seperti yang dilakukan italia untuk memperdatar kurva. Setelah kurva penyebaran covid indonesia menurun, akan lebih mudah untuk bersama-sama membangun kembali perekonomian.

06 Agustus 2020 | 19:18 WIB

Resesi adalah bagian terburuk yang sangat mungkin terjadi di masa pandemic seperti saat ini. Tidak hanya Indonesia, negara lainpun mengalami hal yang sama. Di Indonesia, sektor pariwisata menjadi sumbangan pemasukan yang besar bagi negara. Tapi karena pandemic saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara turun hingga 81% secara kuartal dan 87% secara tahunan. Walaupun begitu, kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama untuk perpanjangan umur ekonomi.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Minggu, 17 Maret 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

Kamis, 14 Maret 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingatkan umat Muslim Berzakat, Begini Harapannya

Kamis, 07 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Relatif Rendah, Sri Mulyani: Indonesia Tak Boleh Terlena

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 17:00 WIB KPP MADYA BATAM

Teguran Tak Ditanggapi, WP Ini Terima Surat Paksa dari Kantor Pajak

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji