Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Tegaskan Indonesia Belum Resesi, Sri Mulyani: Kita All Out

A+
A-
3
A+
A-
3
Tegaskan Indonesia Belum Resesi, Sri Mulyani: Kita All Out

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia mengalami resesi teknikal karena pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 terkontraksi 5,32% secara tahunan.

Sri Mulyani mengatakan sebuah negara disebut resesi jika mengalami pertumbuhan negatif dua kali berturut-turut secara tahunan (year on year), bukan kuartalan (quarter to quarter). Menurutnya, kriteria tersebut tidak terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini.

"Sebetulnya kalau year on year belum [resesi]. Kita belum resesi," katanya melalui konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia secara kuartalan telah mengalami dua kali kontraksi berturut-turut. Pada kuartal I/2020, ekonomi mengalami kontraksi 2,41% dibanding kuartal IV/2019. Pada kuartal II/2020, ekonomi kembali terkontraksi 4,19% jika dibandingkan kuartal I/2020.

Meski demikian, Sri Mulyani menyebut kontraksi secara kuartalan tidak bisa digunakan untuk menentukan suatu negara mengalami resesi karena perbandingannya harus dilakukan secara tahunan. Adapun secara tahunan, kuartal I/2020 tercatat masih tumbuh positif 2,97%.

Sri Mulyani menambahkan kontraksi pada kuartal II/2020 justru menjadi pemicu pemerintah untuk mencegah hal serupa terulang pada kuartal III/2020. Pemerintah, sambungnya, telah menyiapkan strategi untuk memulihkan ekonomi dari tekanan pandemi virus Corona, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga yang berkontribusi paling besar pada perekonomian.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

"Ini yang kita lakukan dan kita all out. Kita berharap dunia usaha dan stakeholders sama-sama memulihkan ekonomi akibat Covid," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah stimulus agar daya beli masyarakat meningkat. Pertama, memberikan bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) mulai September 2020. Akan ada 10 juta KPM yang menerima bantuan 15 kilogram beras dengan total anggaran Rp4,6 triliun.

Kedua, memberi bantuan langsung tunai (BLT) senilai 500.000 kepada penerima kartu sembako di luar PKH. BLT akan diberikan kepada hampir 10 juta KPM dengan anggaran senilai Rp5 triliun. BLT untuk penerima kartu sembako akan diberikan mulai Agustus 2020.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Ketiga, memberikan bantuan sosial (bansos) produktif untuk sekitar 12 juta UMKM. Pelaku UMKM akan mendapatkan uang tunai senilai Rp2,4 juta dengan total nilai anggaran sekitar Rp30 triliun. “Jadi, ini bukan pinjaman tapi bantuan," ujarnya.

Keempat, mengkaji pemberian bantuan gaji kepada sekitar 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Kebutuhan dana untuk bantuan gaji ini diperkirakan mencapai Rp31,2 triliun. Simak artikel ‘Kata Sri Mulyani, Pemerintah Kaji Bantuan Gaji untuk 13 Juta Pekerja’. (kaw)

Baca Juga: Izin Pengoperasian KIHT Kudus Keluar
Topik : pertumbuhan ekonomi, PDB, BPS, virus Corona, resesi, konsumsi rumah tangga, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 13:06 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: