Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Bersiap, Pemerintah Bakal Setop Insentif Pajak Sektor Seperti Ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Bersiap, Pemerintah Bakal Setop Insentif Pajak Sektor Seperti Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memastikan adanya rencana penghentian pemberian insentif pajak untuk sektor usaha yang mulai pulih. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (23/11/2021).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan hingga saat ini belum ada sektor usaha yang pulih ke level sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Namun, beberapa sektor usaha sudah mengalami perbaikan dan mulai tumbuh positif.

“Kita coba evaluasi. Sektor yang dirasa cukup bertahan dan sudah mampu membayar pajak kita kurangi [insentifnya],” ujar Yon.

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP, Dirjen Pajak Sebut 4 PP Baru Segera Dirilis

Dia mengatakan bagaimanapun pajak masih menjadi sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, sektor yang sudah memiliki kinerja positif perlu kembali membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Selain mengenai penghentian pemberian insentif pajak, ada pula bahasan terkait dengan pajak atas natura. Kemudian, ada pula bahasan tentang pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital pada perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Fasilitas Pajak Tidak Dilanjutkan

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah sudah mulai mengurangi jumlah sektor penerima insentif pajak pada semester II/2021. Insentif diharapkan benar-benar tepat sasaran membantu sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan.

Baca Juga: Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

“Pada semester II kemarin itu kita potong banyak. Belum ada yang betul-betul kembali pulih seperti level 2019 tapi kebanyakan sudah positif. Terhadap sektor-sektor ini, kita minta kontribusinya dan tidak diberi fasilitas lanjutan," ujar Yon. Simak pula ‘PMK Baru Soal Insentif Pajak Terbit, Ini Pernyataan Resmi DJP’. (DDTCNews)

Pemanfaatan Insentif Pajak

Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif usaha hingga 19 November 2021 senilai Rp62,47 triliun atau 99,4% dari pagu Rp62,83 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tingginya pemanfaatan insentif tersebut menunjukkan kegiatan usaha makin membaik. Dia memprediksi pemanfaatan insentif usaha hingga akhir tahun akan melampaui pagu.

"Ini cukup membebaskan hati karena sampai dengan bulan November ini pagunya telah terserap sekitar 99,4%. Artinya, ada kegiatan ekonomi maka ada klaim atas insentif pajak," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Pengenaan Pajak atas Natura

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan kebijakan pajak atas natura dan/atau kenikmatan telah melalui kajian pemerintah. Pengenaan pajak ini untuk menciptakan keadilan.

“PPh atas natura tidak difokuskan untuk penerimaan negara. Namun, lebih kepada keadilan bagi masyarakat,” kata Neilmaldrin. Simak pula Fokus Bersiap, Penghasilan Selain Uang Bakal Kena Pajak. (Kontan/DDTCNews)

Skema Endorsement

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji sepakat dengan adanya pengenaan pajak atas natura. Pasalnya, kerap dijumpai karyawan dengan jabatan atau posisi tertentu yang menerima benefit tidak hanya berupa gaji, tapi juga fasilitas seperti rumah, atau kendaraan.

Baca Juga: Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Fenomena tersebut menimbulkan ketidakadilan karena dalam ketentuan sebelumnya, natura tidak diperhitungkan dalam PPh. Apabila natura tidak dipajaki, Bawono khawatir akan makin banyak celah untuk perusahaan memberikan fasilitas kepada para karyawan dengan jabatan tinggi.

“Hal yg perlu juga dicermati ialah bahwa pengenaan frige benefit tersebut juga mengantisipasi adanya skema pemberian tambahan kemampuan ekonomis berupa fasilitas atau produk yang diberikan kepada influencer atas jasa endorsement,” kata Bawono.

Dia mengatakan kebijakan pajak natura lebih berorientasi pada keadilan dan bukan penerimaan. Pasalnya, melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), atas natura tersebut menjadi objek pajak bagi penerima dan dapat dibiayakan oleh pemberi. (Kontan)

Baca Juga: Update PPh Final Jasa Konstruksi PP 9/2022, Akses di e-Bupot Unifikasi

QA dalam Keberatan

DJP menyebut proses bisnis quality assurance (QA) sudah mulai dirintis saat wajib pajak menyampaikan keberatan.

Direktur Keberatan dan Banding DJP Wansepta Nirwanda mengatakan fungsi QA pada proses keberatan masih dilakukan secara terbatas. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan oleh tim pembahas di Direktorat Keberatan dan Banding DJP.

"Saat ini fungsi QA dalam proses keberatan dilakukan melalui Tim Pembahas dan masih bersifat terbatas," katanya. Simak ‘Quality Assurance Keberatan Berlaku Pada 2 Aspek, Simak Penjelasan DJP’. (DDTCNews)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Tata Cara Pengelolaan PNBP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 155/2021. Terbitnya beleid ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, 59, 70, 81, dan 89 Peraturan Pemerintah (PP) 58/2020 serta Pasal 12 PP 1/2021. PMK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 9 November 2021. (DDTCNews)

Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan usulan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga: Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Anggota Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah seleksi ini dilakukan untuk memenuhi permintaan MA mengenai pengisian kekosongan jabatan hakim agung sebanyak 8 orang CHA dan jabatan hakim ad hoc berjumlah 3 orang calon.

Sebanyak 8 posisi CHA dicari untuk mengisi posisi 1 hakim agung di kamar perdata, 4 hakim agung di kamar pidana, 1 hakim agung di kamar agama, serta 2 hakim agung di kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Pedagang Emas Perhiasan Ramai-Ramai ke Kantor Pajak, Ada Apa?
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, insentif pajak, PMK 149/2021, PMK 82/2021, PMK 9/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Mei 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Anti Pusing! Akses Kanal Rekap Aturan Perpajakan ID di Sini

Senin, 23 Mei 2022 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Integrasi NPWP dan NIK, DJP: Perkuat Penegakan Kepatuhan Perpajakan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir