BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) kali ini berkesempatan untuk menjabarkan sejumlah hasil analisa regulatory mapping tentang Paket Kebijakan I-XII yang dinilai masih memiliki beberapa faktor yang menghambat suksesnya tujuan paket tersebut.
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan pemerintah masih perlu menerapkan beberapa langkah untuk semakin mengoptimalkan paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis guna mencapai tujuan dari paket tersebut.
“Kualitas SDM, desentralisasi dan partisipasi, kualitas regulasi, kesesuaian agenda tujuan dan aktor, serta sosialisasi ke daerah masih menjadi faktor penghambatnya. Sejumlah langkah masih bisa dilakukan pemerintah untuk semakin mempercepat pelaksanaan paket kebijakan,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/12).
Endi mengatakan pemerintah pusat perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai paket kebijakan, khususnya difokuskan pada tujuan dan perubahan regulasi. Sosialisasi ini diarahkan kepada pemda dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemda provinsi.
Selain itu,iIa menyatakan pemerintah pusat perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi paket kebijakan daerah antara kesesuaian tujuan dan perubahan regulasi. Monitoring juga evaluasi ini melibatkan K/L dan pemda provinsi.
“Partisipasi pemda sangat diperlukan dalam pembuatan paket kebijakan berikutnya, serta perlu disusun grand design reformasi kebijakan investasi daerah. Langkah tersebut masih perlu didukung oleh komitmen pemda dan penguatan SDM,” jelasnya.
Komitmen pemda dibutuhkan agar dapat melakukan langkah inovatif debirokratisasi dan deregulasi serta melaksanakan kebijakan delegatif dari pusat. Langkah ini guna mencapai penyesuaian program dan dokumen perencanaan dengan target nasional.
Adapun penguatan SDM pada SKPD terkait dengan upaya berinovasi dalam membuat suatu kebijakan maupun program, serta pemahaman mengenai SKPD untuk berinisiatif melihat perubahan pada level nasional. (Amu)
