BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pada era globalisasi, transaksi antarperusahaan berafiliasi dalam suatu grup multinasional makin banyak terjadi. Transaksi intra-grup ini mempermudah grup usaha dalam melakukan pengelolaan kegiatan bisnis, internalisasi biaya, dan optimalisasi koordinasi ekonomi.
Meningkatnya intensitas transaksi intra-grup menjadikan otoritas pajak di seluruh dunia menyoroti persoalan penetapan harga transfer (transfer pricing). Pada prinsipnya, transfer pricing atas transaksi intra-grup harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU).
Salah satu jenis transaksi yang menjadi sorotan dari otoritas pajak adalah transaksi jasa intra-grup (intragroup services). Dalam hal ini, perusahaan multinasional sebagai wajib pajak perlu menyiapkan dokumentasi transfer pricing atas transaksi jasa intra-grup tersebut.
Dijelaskan dalam United Nations Practical Manual on Transfer Pricing, dokumentasi yang disiapkan untuk jasa intra-grup harus berfokus pada apakah jasa intra-grup benar-benar telah diberikan dan berapa jumlah transaksi intra-grup tersebut seharusnya dinilai untuk tujuan fiskal.
Dokumentasi transfer pricing yang memadai penting dibuat agar wajib pajak dapat membuktikan faktualitas atau kebenaran dari keberadaan transaksi jasa intra-grup yang dilakukan. Selain itu, dokumentasi transfer pricing juga bermanfaat untuk menguji manfaat (benefit test) atau nilai ekonomi dari jasa yang diberikan.
Sebelum menerapkan PKKU atas transaksi jasa intra-grup, penting untuk memperhatikan jenis jasa yang diberikan. Apakah transaksi jasa intra-grup tersebut merupakan jasa manajemen, jasa administrasi, jasa teknis, jasa pendukung, jasa pembelian, jasa pemasaran, jasa distribusi, dan/atau jasa komersial lainnya yang diberikan berkaitan dengan sifat bisnis grup tersebut.
Mengacu pada SE-50/PJ/2013, otoritas pajak dapat memastikan eksistensi jasa intra-grup yang diberikan dengan meneliti hal-hal berikut, yaitu: latar belakang kebutuhan atas jasa, penunjukan penyedia jasa termasuk kualifikasi penyedia jasa, proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa, penyediaan jasa, dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa.
Kemudian, dalam memastikan jasa yang diberikan dalam transaksi intra-grup tersebut memiliki manfaat ekonomi, otoritas pajak juga perlu memastikan bahwa jasa intra-grup bukan merupakan kegiatan yang termasuk dalam negative list. Jasa yang termasuk dalam negative list sebagaimana tercantum dalam SE-50/PJ/2013, antara lain shareholder activity, duplicative services, jasa yang memberikan manfaat insidental (incidental benefit), passive association, maupun jasa siaga (on call services).
Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif serta praktis mengenai aspek transfer pricing dari transaksi jasa intra-grup, ikuti exclusive webinar bertajuk Transfer Pricing for Intragroup Services. Materi akan disampaikan secara online melalui Zoom Meeting pada Kamis, 6 April 2023.
Materi akan dibawakan oleh 2 profesional DDTC yang bersertifikasi transfer pricing dari Chartered Institute of Taxation (CIOT) di Inggris dan juga berpengalaman di dunia perpajakan khususnya transfer pricing. Mereka adalah Verawaty (Assistant Manager of DDTC Consulting) dan Novi Hartanti (Specialist of DDTC Consulting).
Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut:
https://academy.ddtc.co.id/seminar
Pendaftaran akan ditutup pada Rabu, 5 April 2023.
Membutuhkan informasi lebih lanjut? Hubungi Hotline DDTC Academy +62812-8393-5151 (Vira), email [email protected] (Vira), atau melalui akun Instagram DDTC Academy Instagram (@ddtcacademy). (sap)
