Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

PBB Rilis Pedoman Baru Soal Transfer Pricing untuk Negara Berkembang

A+
A-
0
A+
A-
0
PBB Rilis Pedoman Baru Soal Transfer Pricing untuk Negara Berkembang

Ilustrasi.

NEW YORK, DDTCNews – PBB melalui Komite Perpajakan PBB atau UN Tax Committee merilis panduan baru mengenai transfer pricing yaitu edisi ketiga dari Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries.

PBB menyatakan pembaruan Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries tersebut bertujuan menjadikan panduan transfer pricing untuk negara berkembang ini lebih mencerminkan dan mengakomodasi perkembangan terbaru.

"Edisi ketiga ini akan mengembangkan teks yang sudah ada dan menambahkan konten baru tentang transaksi finansial, profit splits, centralized procurement functions, dan isu tentang comparability," tulis PBB dikutip dari mnetax.com, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Setoran Pajak Properti Vatikan Tembus Rp120 Miliar Tahun Lalu

Buku panduan terbaru dengan ketebalan mencapai 600 halaman ini, lanjut PBB, diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pengambil kebijakan dan otoritas pajak negara berkembang dalam mengatasi masalah transfer pricing.

Sebagaimana Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries edisi sebelumnya, panduan ini terbagi dalam empat bagian mulai dari pembahasan tentang perusahaan multinasional hingga contoh kasus pada berbagai negara.

Pada Bagian A, Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries memberikan overview mengenai perusahaan multinasional, proses bisnis dan strukturnya, serta manajemen transfer pricing pada suatu korporasi multinasional.

Baca Juga: Mudahkan Wajib Pajak, Bayar PBB-P2 dan BPHTB Kini Bisa Secara Online

Pada Bagian B, panduan ini menjabarkan tentang apa yang dimaksud transfer pricing, arm's length principle, comparability analysis, dan metode transfer pricing. Bagian B juga memuat konten baru yaitu mengenai centralized procurement functions pada Subbab 5.6 hingga 5.13.

Pada Bagian C, terdapat rekomendasi tentang model legislasi yang tepat untuk transfer pricing dan implementasi praktis dari rezim transfer pricing. Pada bagian D, panduan ini memberikan contoh kasus penerapan transfer pricing di berbagai negara. (rig)

Baca Juga: Tunggakan Pajak PBB di Jakarta Meningkat, Tembus Rp9 Triliun
Topik : amerika serikat, pbb, transfer pricing, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 Juni 2021 | 15:30 WIB
PAJAK KEKAYAAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 15:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 22 Juni 2021 | 12:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 11:30 WIB
BELGIA
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS