BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan pemberian insentif tax holiday di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Untuk memperoleh persetujuan insentif tax holiday, wajib pajak harus mengajukan permohonan lewat sistem online single submission (OSS).
"Pemberian persetujuan fasilitas pengurangan PPh badan dilimpahkan kewenangannya…kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal," bunyi Pasal 37 ayat (4) PP 12/2023, dikutip pada Selasa (14/3/2023).
Untuk mendapatkan persetujuan tax holiday, wajib pajak harus mengajukan permohonan sebelum mulai beroperasi komersial. Khusus relokasi kantor, permohonan tax holiday diajukan paling lambat 30 hari sejak tahun pajak pendirian atau pemindahan kantor pusat/regional wajib pajak berakhir.
Setelah persetujuan diperoleh, insentif tax holiday mulai dimanfaatkan oleh wajib pajak sejak tahun saat mulai beroperasi komersial.
Pemanfaatan fasilitas tax holiday ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh dirjen pajak. Permohonan pemanfaatan fasilitas tax holiday juga diajukan oleh wajib pajak lewat OSS.
"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melimpahkan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan ... dalam bentuk delegasi kepada kepala kanwil DJP," bunyi Pasal 38 ayat (5) PP 12/2023.
Nanti, kanwil DJP yang wilayahnya mencakup IKN tersebut mendapatkan delegasi untuk menerima permohonan pemanfaatan tax holiday dan melakukan pemeriksaan lapangan.
Untuk diketahui, PP 12/2023 memuat 42 pasal tentang fasilitas penanaman modal. Dalam pasal-pasal itu, pemerintah menawarkan beragam insentif seperti tax holiday bagi wajib pajak yang melakukan investasi di IKN. Lalu, tax holiday bagi sektor keuangan di financial center IKN.
Kemudian, tax holiday bagi perusahaan asing ataupun dalam negeri yang merelokasi kantor pusat atau kantor regionalnya ke IKN; pemberian supertax deduction atas kegiatan vokasi dan litbang di IKN; fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan.
Berikutnya, pemberian fasilitas PPh Pasal 21 final ditanggung pemerintah (DTP), PPh final 0% bagi UMKM; dan pengurangan PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan sebesar 100%.
Tak hanya itu, terdapat pula fasilitas PPN tidak dipungut, pengecualian PPnBM, pembebasan bea masuk, dan fasilitas pajak dalam rangka impor (PDRI). (rig)
