WP Badan Dapat Tax Holiday? Fiskus: Kewajiban Potong Pajak Tetap Jalan

CIAWI, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi mengingatkan badan usaha dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido bahwa pemanfaatan fasilitas tax holiday tidak menghapus kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak.

Penyuluh Pajak KPP Pratama Ciawi Adam Siaga Utama mengatakan perusahaan yang memperoleh fasilitas PPh badan tetap berkewajiban memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai serta memenuhi kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak lainnya.

"Fasilitas PPh badan tidak menghapus kewajiban sebagai pemotong atau pemungut. Tax holiday berada pada satu jalur, sedangkan PPh Pasal 21 dan unifikasi tetap berjalan pada jalurnya," ujarnya dikutip dari situs DJP, Jumat (13/11/2026).

Adam menjelaskan pemanfaatan fasilitas tax holiday harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Selain kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, penerima fasilitas juga harus memperhatikan berbagai persyaratan dan pembatasan yang berlaku selama masa pemanfaatan insentif.

Menurutnya, kegiatan usaha, realisasi investasi, serta penggunaan aset harus tetap sesuai dengan rencana dan keputusan pemberian fasilitas.

"Jangan sampai fasilitas sudah diperoleh, tetapi pelaksanaannya keluar dari ketentuan. Insentif bukan karpet merah tanpa rambu. Ada persyaratan yang harus dijaga selama masa pemanfaatan," katanya.

Adam juga mengingatkan pelaku usaha untuk menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara benar dan berkala.

Laporan tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan investasi sekaligus memastikan kesesuaian realisasi penanaman modal dengan komitmen awal penerima fasilitas.

"Laporan realisasi bukan sekadar menggugurkan administrasi. Laporan itu menunjukkan ketepatan nilai penanaman modal dan kesesuaian jenis usaha sebagai bentuk komitmen dan transparansi atas fasilitas yang telah diberikan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Ciawi Tri Winarso menjelaskan pemerintah menyediakan sejumlah fasilitas perpajakan untuk mendukung investasi dan mempercepat pertumbuhan kegiatan usaha di KEK.

Fasilitas tersebut antara lain berupa tax holiday dan tax allowance, yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kriteria serta keputusan pemberian fasilitas kepada masing-masing pelaku usaha.

"Fasilitas perpajakan diberikan untuk mendukung investasi dan mempercepat pertumbuhan kegiatan usaha. Bentuknya dapat berupa tax holiday maupun tax allowance, sesuai kriteria dan keputusan yang diterima masing-masing pelaku usaha," jelasnya.

Tri menambahkan pemberian fasilitas perpajakan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi investor dalam menyusun rencana usaha jangka panjang.

Meski demikian, penerima fasilitas tetap harus melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, penjelasan tersebut disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis mengenai pemanfaatan fasilitas perpajakan bagi badan usaha dan pelaku usaha di KEK Lido pada 5 November 2026. (rig)