JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian menilai pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh pelaku usaha di kawasan industri masih perlu ditingkatkan.
Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Tri Supondy mengatakan terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni pemahaman wajib pajak terhadap fasilitas perpajakan, ketersediaan informasi, serta mekanisme pengajuan insentif.
"Pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di kawasan industri membutuhkan kesamaan pemahaman serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya," katanya, dikutip pada Senin (16/11/2026).
Penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh pelaku usaha.
Menurut Tri, koordinasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat daya saing kawasan industri.
"Forum ini juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru bagi kawasan industri dan perusahaan di dalamnya agar dapat diimplementasikan," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyediakan insentif pajak bagi pelaku usaha di kawasan industri. Fasilitas tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 105/2016.
Insentif yang diberikan antara lain berupa tax holiday atau tax allowance berdasarkan kategori wilayah pengembangan industri (WPI). PMK 105/2016 membagi WPI dalam empat kategori, yakni WPI maju, WPI berkembang, WPI potensial I, dan WPI potensial II.
Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2024, belum ada satu pun wajib pajak yang memanfaatkan tax holiday di kawasan industri. Sementara itu, nilai pemanfaatan tax allowance di kawasan industri tidak disajikan secara terpisah karena telah digabungkan dengan nilai pemanfaatan tax allowance berdasarkan rezim umum. (rig)
