EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
KAMUS PAJAK

Apa Itu Dewan Pertimbangan Pusat Finansial Internasional Indonesia?

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Rabu, 18 November 2026 | 14.00 WIB
Apa Itu Dewan Pertimbangan Pusat Finansial Internasional Indonesia?

PEMERINTAH resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) 6/2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Beleid yang berlaku sejak 19 Agustus 2026 ini menjadi landasan hukum bagi pembentukan kawasan pusat keuangan berstandar internasional di Indonesia.

Untuk memastikan tata kelola kawasan tersebut berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan pembentukannya, UU 6/2026 mengatur struktur kelembagaan khusus. Salah satu organnya adalah Dewan Pertimbangan PFII. Lantas, apa itu Dewan Pertimbangan PFII?

Merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU 6/2026, Dewan Pertimbangan PFII adalah dewan yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada Dewan PFII. Adapun Dewan PFII merupakan organ yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola PFII dan diketuai oleh seorang Gubernur PFII. Simak Apa Itu Dewan PFII?.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU 6/2026, Dewan Pertimbangan PFII dibentuk untuk memastikan pengelolaan PFII senantiasa selaras dengan tujuan pembentukannya. Tujuan tersebut antara lain mencakup peningkatan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global, pendalaman sektor keuangan, hingga penarikan investasi serta pelaku usaha sektor keuangan internasional.

Mengingat perannya yang strategis, Dewan Pertimbangan PFII beranggotakan pimpinan sejumlah lembaga di sektor keuangan Indonesia. Merujuk pada Pasal 11 ayat (2) UU 6/2026, susunan keanggotaannya meliputi:

  • Menteri Keuangan selaku ketua merangkap anggota;
  • Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai anggota;
  • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai anggota;
  • Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai anggota; dan
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai anggota.

Secara lebih terperinci, Dewan Pertimbangan PFII dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Dewan PFII mengenai daya saing PFII, pengembangan sektor keuangan, penguatan investasi, mitigasi risiko fiskal, tata kelola, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

Dewan PFII wajib mempertimbangkan rekomendasi tersebut dalam penyusunan kebijakan strategis PFII. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan PFII akan diatur dalam peraturan presiden.

Simpulan

Ringkasnya, Dewan Pertimbangan PFII merupakan organ yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan kepada Dewan PFII. Keberadaannya bertujuan memastikan pengelolaan dan regulasi khusus di kawasan PFII tetap selaras dengan tujuan pembentukannya. Simak Apa Itu PFII?. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.