BERITA TERKINI
Dirjen Bea dan Cukai Askolani saat rapat bersama Komisi XI DPR. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan masih mengamati dinamika perekonomian global dan nasional sebelum merealisasikan rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC).
Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan ekstensifikasi BKC menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara pada tahun ini. Namun, kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak mengganggu tren pemulihan ekonomi nasional.
"Di 2023 ini pun kami melihat, tentunya kita wait and see, Pak. Bagaimana tantangan yang nyata," kata Askolani saat rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Rabu (15/2/2023).
Askolani mengatakan perekonomian global dan nasional masih dibayangi oleh berbagai tantangan. Walaupun 2022 dapat dilalui dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tantangan seperti perubahan konstelasi geopolitik global tetap harus diwaspadai pada tahun ini.
Dia menjelaskan rencana ekstensifikasi BKC terhadap plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK) memang telah disetujui DPR dan masuk dalam APBN. Menurutnya, DJBC pun terus mengkaji rencana ekstensifikasi BKC tersebut bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) agar implementasinya nanti dapat efektif.
Askolani menyebut UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) membuat proses ekstensifikasi barang kena cukai makin sederhana. Pasalnya, penambahan atau pengurangan objek cukai cukup diatur dalam peraturan pemerintah (PP) setelah dibahas dan disepakati dengan DPR dalam penyusunan APBN.
Meski demikian, DJBC masih membutuhkan pendalaman dan penguatan dari berbagai aspek agar implementasi kebijakan ekstensifikasi BKC dapat dilaksanakan secara konsisten.
"Tentunya pelaksanaan UU HPP juga menjadi concern kami sehingga insyaallah ini bisa kami siapkan dengan baik dan matang," ujarnya.
Pada akhir rapat, Komisi XI DPR kemudian meminta DJBC menyampaikan penjelasan secara khusus mengenai ekstensifikasi BKC terhadap cukai dan MBDK.
Melalui Perpres 130/2022, pemerintah kembali menetapkan target penerimaan cukai produk plastik dan MBDK pada tahun ini. Penerimaan cukai produk plastik pada 2023 ditargetkan senilai Rp980 miliar, atau turun 48,42% dari target yang dipatok tahun lalu, Rp1,6 triliun.
Wacana pengenaan cukai kantong plastik sebenarnya sudah dimulai sejak 2016 dan untuk pertama kalinya dipasang target setorannya lewat APBN 2017.
Sementara untuk MBDK, targetnya pada 2023 senilai Rp3,08 triliun. Angka ini naik 158,82% dari target tahun lalu senilai Rp1,19 triliun.
Pada UU APBN 2022, pemerintah untuk pertama kalinya mematok target penerimaan cukai MBDK senilai Rp1,5 triliun. Melalui Perpres 98/2022, target itu kemudian direvisi menjadi Rp1,19 triliun. (sap)
