BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak dimungkinkan melakukan perubahan data alamat yang tercantum pada nomor pokok wajib pajak (NPWP). Caranya dengan mengajukan perubahan data alamat ke KPP. Perubahan alamat pada NPWP ini tidak lantas mengharuskan wajib pajak mencetak kembali Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
Mengacu pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, apabila wajib pajak mengajukan perubahan data dan menyebabkan perubahan informasi dalam NPWP serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau SPPKP, kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP.
"Berdasarkan Lampiran PER-04/PJ/2022, contoh format SPPKP tidak mencantumkan alamat sehingga apabila tidak mencetak SPPKP lagi seharusnya tidak masalah," cuit Ditjen Pajak (DJP) melalui akun @kring_pajak, dikutip Sabtu (26/11/2022).
Namun, DJP memberikan catatan tambahan. Mengacu pada Pasal 63 ayat (1) PER-04/PJ/2020, wajib pajak masih bisa mengajukan permintaan kembali atas kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP karena hilang, rusak, atau alasan lain. Pengajuan kembali ini dilakukan dengan menyampaikan formulir permintaan kembali pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
Permintaan kembali atas kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP orang pribadi dapat diajukan di seluruh KPP atau KP2KP.
"Jadi apabila memang mau melakukan pencetakan ulang SPPKP silakan mengajukan permohonan permintaan kembali SPPKP sesuai dengan ketentuan pada PER-04/PJ/2020," kata @kring_pajak lagi.
Sebagai informasi, SPPKP merupakan surat yang diterbitkan KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP pada KPP tertentu. SPPKP berisi identitas dan kewajiban perpajakan PKP. Sebagai bukti pengukuhan, SPPKP ini harus dimiliki oleh pengusaha yang melakukan penyerahan barang yang merupakan objek pajak sesuai UU PPN. (sap)
