BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mengakhiri pemberian sejumlah insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada 30 Juni 2022.
Insentif tersebut di antaranya pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
"Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor...berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022," bunyi Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 3/2022, dikutip pada Rabu (29/6/2022).
Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) PMK 3/2022, insentif pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final DTP juga diberikan untuk masa pajak Januari hingga Juni 2022.
Lebih lanjut, pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun ini hanya menyasar sektor yang paling lambat pulih dari pandemi seperti transportasi dan akomodasi.
Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor diberikan kepada 72 klasifikasi lapangan usaha (KLU), lebih sedikit dari sebelumnya 132 KLU. Adapun pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, berlaku untuk 156 KLU dari sebelumnya 216 KLU.
Selain PMK 3/2022, insentif pajak yang diatur berdasarkan PMK 226/2021 juga akan berakhir pada 30 Juni 2022. Beleid itu menyebut insentif untuk barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 diberikan dalam bentuk PPN DTP dan PPh Pasal 22 impor tidak dipungut.
Barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut meliputi obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, dan/atau peralatan untuk perawatan pasien.
Insentif PPN DTP diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan barang kena pajak, yang terdiri atas badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan/atau pihak lain; industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.
Fasilitas PPN DTP juga diberikan untuk wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Sementara itu, insentif PPh Pasal 22 impor tidak dipungut berlaku pada instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
Insentif PPh Pasal 22 juga bisa diberikan untuk badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (rig)
