AMSTERDAM, DDTCNews - Pemerintah Kota Amsterdam, Belanda, menyetujui kenaikan tarif pajak turis (tourist tax) dari 12,5% menjadi 16% mulai 2027.
Kenaikan tarif pajak turis ini menjadi bagian dari rencana koalisi pemkot yang dipimpin Wali Kota Femke Halsema untuk mengatasi overtourism. Kebijakan tersebut disahkan melalui persetujuan APBD 2027, meskipun mendapat penolakan dari pelaku usaha perhotelan dan sektor kebudayaan.
"Jika kenaikan harga akomodasi membuat wisatawan memilih menginap di luar Amsterdam, bukan berarti mereka berhenti mengunjungi kota ini. Mereka tetap akan datang ke pusat kota pada siang hari, tetapi pada akhirnya akan membelanjakan lebih sedikit uang di sini," bunyi pernyataan 47 tokoh industri pariwisata dan perhotelan dalam surat terbuka, dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Para pelaku usaha menilai kenaikan pajak justru berisiko mengalihkan tempat menginap wisatawan ke luar kota, sehingga mengurangi penerimaan bisnis perhotelan, restoran, tempat hiburan, dan sektor kebudayaan di Amsterdam.
Penolakan juga datang dari pelaku industri kebudayaan. Mereka menilai kenaikan biaya akomodasi dapat menyulitkan penyelenggara acara dalam mendatangkan seniman dan pembicara internasional. Sekitar 90% kreator dan seniman yang diundang dalam festival tahunan Holland Festival berasal dari luar negeri.
Sementara itu, juru bicara Holland Festival mengatakan kenaikan PPN dan pajak turis akan berdampak langsung terhadap anggaran artistik festival. Kondisi tersebut membuat penyelenggara harus mempertimbangkan pengurangan program acara atau menaikkan harga tiket.
Di sisi lain, anggota Dewan Kota Amsterdam Melanie van der Horst menyatakan tambahan penerimaan dari pajak turis diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan kota, termasuk pengelolaan sampah. Menurutnya, riset yang disampaikan pemkot menunjukkan kenaikan pajak turis dapat mengurangi jumlah wisatawan tanpa menggerus kemampuan pemerintah dalam memperoleh penerimaan.
Namun, Partai VVD menilai pemkot belum menganalisis secara menyeluruh dampak negatif dari kenaikan pajak tersebut. Anggota VVD Myron van Gerhardt mengatakan kebijakan itu justru berpotensi menjadi penghalang bagi wisatawan yang sebenarnya diharapkan datang ke Amsterdam, tetapi tidak efektif mengurangi kunjungan wisatawan yang mengganggu kenyamanan warga.
VVD juga mempertanyakan tujuan utama kebijakan tersebut, apakah benar-benar untuk mengurangi jumlah pengunjung atau sekadar meningkatkan penerimaan pemkot. Kritik serupa menjadi dasar bagi VVD, CDA yang berhaluan kanan-tengah, dan JA21 untuk mengusulkan perubahan skema pajak turis dalam pembahasan APBN.
Ketiga partai mengusulkan agar pajak turis ditetapkan dalam nominal tetap sebesar EUR14,50 atau sekitar Rp264.800 per orang untuk setiap malam menginap, menggantikan tarif berbasis persentase. Skema tersebut dinilai dapat mengarahkan beban pajak kepada wisatawan yang memiliki kemampuan finansial lebih besar untuk membayar biaya akomodasi.
Dilansir nltimes.nl, koalisi pengusung wali kota berencana menaikkan tarif pajak turis sebesar 1 poin persentase setiap tahun hingga mencapai 20%. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan jumlah wisatawan dan mengatasi persoalan overtourism di Amsterdam.
Amsterdam mencatat rekor 21 juta kunjungan wisatawan pada tahun lalu. Jumlah tersebut dinilai telah membebani warga, terutama yang tinggal di kawasan padat penduduk dan menjadi tujuan wisata populer. Pemkot pun menilai pengendalian jumlah wisatawan menjadi salah satu prioritas kebijakan ke depan. (dik)
