Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PMK 141/2015

Jasa Arsitektur dari Wajib Pajak Badan, Apakah Kena PPh Pasal 23?

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Jumat, 20 November 2026 | 09.00 WIB
Jasa Arsitektur dari Wajib Pajak Badan, Apakah Kena PPh Pasal 23?
<p>Ilustrasi.&nbsp;</p>

JAKARTA, DDTCNews – Jasa arsitektur yang diberikan oleh wajib pajak badan termasuk ke dalam jenis jasa yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) huruf e Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/2015. Dengan demikian, imbalan yang diberikan kepada pemberi jasa arsitektur berbentuk badan akan terutang PPh Pasal 23.

“Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN),” bunyi Pasal 1 ayat (1) PMK 141/2015, dikutip pada Jumat (20/11/2026).

Seperti yang telah disebutkan, jasa arsitektur terutang PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah pembayaran bruto tidak termasuk PPN. Jumlah bruto itu tidak termasuk pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan.

Jumlah bruto itu juga tidak termasuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa. Begitu pula dengan pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa ke pihak ketiga, juga tidak termasuk dalam jumlah bruto.

Namun, pengecualian dari jumlah bruto atas pembayaran atas pengadaan material, pembayaran kepada pihak ketiga, serta reimbursement, itu berlaku sepanjang disertai bukti. Untuk pembayaran material kepada penyedia jasa, bukti itu berupa faktur pembelian atas pembelian material tersebut.

Sementara itu, untuk pembayaran kepada pihak ketiga melalui penyedia jasa dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Terakhir, untuk reimbursement dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

Dalam hal tidak terdapat bukti terkait dengan pengadaan/pembelian bahan maka jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.

Adapun pemotongan PPh Pasal 23 tersebut dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Atas pemotongan pajak tersebut, pemberi penghasilan harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan unifikasi (BPPU). Perincian ketentuan PPh Pasal 23 dapat disimak dalam UU PPh, PMK 141/2015, dan PER-11/PJ/2025. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.