Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Pemerintah Gali Potensi Pajak dari Usaha Besar, Jangan UMKM

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Jumat, 20 November 2026 | 10.00 WIB
DPR Minta Pemerintah Gali Potensi Pajak dari Usaha Besar, Jangan UMKM
<p>Anggota Komisi XI DPR Amin AK. (Foto: Clarissa/jk/emedia.dpr.go.id)</p>

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk terus memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar usaha berskala besar serta menutup celah kebocoran penerimaan pajak.

Anggota Komisi XI DPR Amin AK mengatakan upaya mencapai target penerimaan pajak pada akhir tahun ini tidak boleh membebani konsumen dan UMKM. Menurutnya, masih terdapat potensi pajak dari kegiatan usaha berskala besar yang belum tergali.

"Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak UMKM atau rakyat kecil yang harus menanggung beban itu. Kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh. Saya yakin potensinya masih banyak, asal pemerintah serius dan berani," katanya, dikutip pada Jumat (20/11/2026).

Selain memperluas basis pajak, Amin juga mendorong pemerintah untuk mencegah kebocoran penerimaan melalui penguatan pengawasan terhadap aparatur pajak.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk terus berupaya dalam mencegah praktik persekongkolan antara oknum aparat pajak dan pengusaha besar yang berpotensi menggerus penerimaan negara.

"Jangan sampai ada aparat pajak yang bermain dengan pelaku usaha besar. Pintu-pintu kebocoran itu harus benar-benar dimitigasi sebaik-baiknya. Saya yakin target pajak akan tercapai seandainya tidak ada penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh para aparat pajak," ujarnya.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sebesar Rp514 triliun selama November dan Desember 2026 untuk mencapai outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun.

"Bukan pekerjaan yang mudah, dan masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Oktober 2026 ditopang oleh PPh nonmigas sebesar Rp893,1 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp793,55 triliun. PPh nonmigas tumbuh 16,6%, sedangkan PPN dan PPnBM tumbuh 39,1%.

Pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut ditopang oleh PPN dalam negeri yang tumbuh 50,7% dengan realisasi mencapai Rp437,4 triliun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.