JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 memuat perlakuan khusus terkait dengan penyelenggaraan dan penyampaian transfer pricing documentation (TP Doc) bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta holding operasional dan holding investasi.
Merujuk pada Pasal 34 ayat (3) PP 41/2026, perlakuan khusus bagi BPI Danantara, holding investasi, dan holding operasional berlaku hingga tahun pajak 2029.
"Kewajiban badan, holding investasi, dan holding operasional untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan dokumen penentuan harga transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan perlakuan khusus sampai dengan tahun pajak 2029," bunyi Pasal 34 ayat (3) PP 41/2026, dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Perlakuan khusus yang diberikan yakni, pertama, BPI Danantara wajib membuat master file, local file, dan country-by-country reporting (CbCR) yang hanya mencakup transaksi dengan holding investasi dan holding operasional.
Kedua, holding investasi serta entitas milik holding investasi diwajibkan membuat master file, local file, dan CbCR yang mencakup transaksi dengan BPI Danantara, holding operasional, serta entitas milik holding investasi dalam satu grup usaha holding investasi.
Ketiga, holding operasional berkewajiban membuat master file dan local file yang hanya mencakup transaksi dengan BPI Danantara dan holding investasi.
Sejalan dengan pemberian kekhususan bagi BPI Danantara, holding investasi, dan holding operasional di atas, BUMN dan anak usaha juga memperoleh perlakuan khusus yang berlaku hingga tahun pajak 2029.
Merujuk pada Pasal 34 ayat (6) PP 41/2026, kekhususan yang diberikan untuk BUMN dan anak usaha BUMN terkait dengan penyelenggaraan TP Doc yakni, pertama, seluruh anggota grup usaha wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan master file dan local file.
Kedua, CbCR hanya diselenggarakan dan disampaikan oleh entitas induk grup usaha. Ketiga, master file, local file, dan CbCR sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak turut mencakup transaksi antargrup BUMN yang berbeda.
Sebagai contoh, grup A adalah BUMN sektor kesehatan dengan A sebagai entitas induk dan X sebagai anak usaha. Grup B adalah BUMN sektor perbankan dengan B sebagai entitas induk dan Y sebagai anak usaha.
Pada tahun berjalan diketahui terdapat transaksi pembayaran jasa dari X kepada Y serta transaksi pembayaran bunga dari X kepada A. Dalam kasus ini, penyelenggaraan TP Doc oleh kedua grup untuk tahun dimaksud tidak turut mencakup transaksi antara X dan Y.
Ketentuan khusus terkait dengan penyelenggaraan TP Doc bagi BPI Danantara, holding, BUMN, dan anak usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 PP 41/2026 dinyatakan berlaku surut untuk tahun pajak 2025. (dik)
