BERITA TERKINI
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan keterangan usai mengunjungi lokasi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang di Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang program pengungkapan sukarela selama 6 bulan pada 2022 mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru saja disahkan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan program pengungkapan sukarela akan berlangsung mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Menurutnya, program itu akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya menjadi lebih patuh.
"Program yang akan berjalan selama 6 bulan. Ini perlu dicatat, 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, [pemerintah] akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016/2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020," katanya, Kamis (7/10/2021)
Yasonna mengatakan program pengungkapan sukarela menjadi upaya pemerintah mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Selain itu, penyelenggaraan program tersebut juga berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.
Merujuk teori tentang kepatuhan yang didukung penelitian empiris di berbagai negara, Yasonna menyebut kebijakan ini memfasilitasi iktikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka masuk ke dalam sistem administrasi pajak. Cara ini pun diyakini bisa meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang.
Meski demikian, program itu tetap harus diikuti upaya pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta memberikan perlakuan yang adil dan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak yang sudah patuh dan berisiko rendah. Dalam konteks tersebut, Yasonna menilai program pengungkapan sukarela menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan.
"Untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan dan memfasilitasi wajib pajak yang sungguh-sungguh ingin patuh, prinsip umum yang menjadi komitmen pemerintah dan DPR adalah besaran tarif PPh final yang lebih tinggi dibandingkan tarif tebusan saat program pengampunan pajak," ujarnya.
Yasonna menambahkan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi salah satu tujuan penting dari pengesahan RUU HPP. Selain itu, tujuan lain yang diharapkan pemerintah yakni meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara; mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum; serta melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. (sap)
