JAKARTA, DDTCNews - Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 yang memuat beragam perlakuan perpajakan khusus untuk mendukung restrukturisasi BUMN menarik perhatian publik sepekan terakhir.
Melalui PP 41/2026, restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN melalui penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha bisa dilaksanakan menggunakan nilai buku setelah penyampaian pemberitahuan kepada dirjen pajak.
"Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang PPh, entitas restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku dan dokumen pendukung kepada DJP," bunyi Pasal 9 ayat (2) PP 41/2026.
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PP 41/2026, restrukturisasi yang menggunakan nilai buku dapat dilaksanakan melalui transaksi korporasi berupa:
Dalam hal restrukturisasi menggunakan transaksi penyetoran modal nontunai (inbreng), entitas restrukturisasi memperoleh saham dengan nilai sebesar nilai buku harta selain kas.
"Untuk keperluan perpajakan, nilai perolehan saham yang diterima entitas restrukturisasi dari penyetoran modal nontunai yang menggunakan nilai buku adalah sebesar nilai buku aset tersebut," bunyi Pasal 16 ayat (3) PP 41/2026.
Selanjutnya, dalam hal restrukturisasi turut menggunakan transaksi pembayaran dividen nontunai, penghasilan dividen yang diterima oleh entitas restrukturisasi yang menerima pengalihan harta bisa dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.
Kemudian, dalam hal restrukturisasi dilakukan menggunakan transaksi tukar-menukar harta antarentitas restrukturisasi, selisih nilai buku antara harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenai PPh atau kerugian yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.
Merujuk pada ayat penjelas Pasal 18 ayat (3) PP 41/2026, selisih nilai buku antara harta yang dipertukarkan tetap diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian yang diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.
Selanjutnya, dalam hal restrukturisasi dilakukan menggunakan pembelian kembali saham nontunai, entitas restrukturisasi yang menerima pengalihan harta nontunai mencatat perolehan nilai harta nontunai menggunakan nilai buku pihak yang mengalihkan harta serta mencatat pengurangan nilai investasi sebesar nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali.
Dalam transaksi ini, selisih lebih antara nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali dan nilai buku harta nontunai yang dialihkan adalah penghasilan yang dikenai PPh final sebesar 0%.
Namun, dalam hal transaksi ini menimbulkan selisih kurang antara nilai buku saham entitas restrukturisasi yang dibeli kembali dan nilai buku harta nontunai yang dialihkan, selisih dimaksud bukan pengurang penghasilan kena pajak.
Terkait dengan restrukturisasi yang dilakukan menggunakan transaksi pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas, Pasal 23 ayat (4) PP 41/2026 mengatur bahwa transaksi ini bisa menggunakan nilai buku bila:
Dalam hal nilai pembayaran kas yang diterima oleh entitas yang mengalihkan lini usahanya ternyata lebih besar dari nilai buku lini usaha yang dialihkan, selisih lebih dimaksud dikenai PPh final sebesar 0%.
Bagi entitas yang menerima pengalihan lini usaha, selisih kurang antara nilai perolehan lini usaha dan pembayaran kas tidak dapat dibebankan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.
Terakhir, khusus terkait dengan pembebasan utang dalam rangka likuidasi, keuntungan karena pembebasan utang yang diterima oleh entitas restrukturisasi bisa dikenai PPh final 0% bila:
Perlakuan pajak dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN sebagaimana diatur dalam PP 41/2026 ini dinyatakan berlaku hingga 31 Desember 2029.
Selain kabar tentang fasilitas pajak untuk restrukturisasi BUMN, terdapat sejumlah isu perpajakan lain yang juga menarik perhatian pembaca dalam sepekan terakhir. Beberapa di antaranya yakni ribuan wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan sanksi administratif, serta pengesahan UU Perampasan Aset.
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 15.451 wajib pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 20 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan setoran pajak yang diterima otoritas selama penyelenggaraan program PSA sejauh ini mencapai Rp898,99 miliar.
Penerimaan tersebut berasal dari pembayaran pokok pajak yang sebelumnya belum dibayar atau masih menjadi tunggakan wajib pajak. Setelah pokok tunggakan pajak dibayarkan, barulah penghitungan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan program PSA.
Berdasarkan PMK 71/2026 dan Keputusan Dirjen Pajak KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100%. Perlu diperhatikan, pengurangan atau penghapusan sanksi sebesar 100% hanya berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan periode waktu, skema penyelesaian, dan persyaratan lainnya.
Fungsionalisasi jabatan di lingkungan DJP disebut telah meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan fungsionalisasi jabatan pengawas dan pemeriksa pajak telah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan hingga puluhan persen.
"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas pengawasan sekitar 65% naiknya, dari mulai Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25%," ujar Bimo.
DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui rapat paripurna yang digelar Kamis lalu. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan UU Perampasan Aset yang diketok palu hari ini terdiri atas 74 pasal dan berfokus pada aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Tindak pidana lain yang tercakup dalam UU Perampasan Aset antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dengan demikian, tindak pidana pajak resmi dicoret dari cakupan UU Perampasan Aset. "Terkait ruang lingkup awalnya ada 13, tetapi berdasarkan masukan masyarakat ruang lingkupnya fokus ke tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," ujar Habiburokhman.
DJP mengimbau wajib pajak untuk mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor atau two-factor authentication (2FA) guna meningkatkan keamanan akun coretax.
DJP menjelaskan fitur 2FA memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan mewajibkan pengguna melakukan dua bentuk verifikasi ketika mengakses akun. Dengan demikian, fitur tersebut dapat membantu mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.
"Yuk, aktifkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk memberikan perlindungan ekstra pada akun Coretax DJP dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang," tulis DJP.
Pemerintah telah merampungkan pelaksanaan uji coba (piloting) pelaporan keuangan satu pintu (financial reporting single window/FRSW) terhadap 1.052 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Plt. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin mengatakan piloting tersebut menjadi bagian dari persiapan implementasi FRSW secara bertahap pada 2027. Menurutnya, piloting FRSW dilaksanakan dalam 2 tahap pada November 2026.
Herman menyebut implementasi FRSW bagi emiten akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan, sebagaimana diatur dalam PP 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan. Saat ini, platform FRSW telah tersedia dan pemerintah sudah menyelesaikan sejumlah tahapan persiapan, termasuk sosialisasi dan uji coba sistem. (dik)
