EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
RUU PERAMPASAN ASET

DPR dan Pemerintah Rampungkan RUU Perampasan Aset, Diketok Siang Ini

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Rabu, 18 November 2026 | 11.30 WIB
DPR dan Pemerintah Rampungkan RUU Perampasan Aset, Diketok Siang Ini
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews - Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah telah merampungkan penyusunan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Penyusunan RUU dilaksanakan oleh tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Pembahasan berfokus pada daftar inventarisasi masalah (DIM), perbaikan redaksional ayat, serta sinkronisasi pasal dan pengacuan pasal.

"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat panja," ujar Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra saat membacakan laporan timus dan timsin RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).

RUU Perampasan Aset yang telah digodok oleh timus dan timsin akan ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan tingkat pertama yang digelar hari ini pukul 13.00 WIB.

"Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat kerja pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelum menutup rapat.

Sebagai informasi, pemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset sejak awal tahun ini. Dalam naskah awal RUU dimaksud, perampasan aset bakal turut mencakup 13 jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana pajak.

Belakangan, pemerintah dan DPR sepakat mempersempit cakupan RUU Perampasan Aset hanya pada tindak pidana korupsi serta 6 jenis tindak pidana lainnya, yakni tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Merujuk pada keterangan resmi parlemen, cakupan yang terlalu luas berpotensi menyasar masyarakat sipil serta memicu penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, cakupan RUU perlu dipersempit untuk menciptakan proporsionalitas dalam perampasan aset.

Pembatasan jenis tindak pidana yang tercakup dalam RUU Perampasan Aset diklaim sudah mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.