Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PMK 105/2025

552.000 Pekerja Pariwisata Nikmati PPh 21 DTP, Daya Beli Diharap Naik

[DDTCNews] Redaksi
Jumat, 20 November 2026 | 13.00 WIB
552.000 Pekerja Pariwisata Nikmati PPh 21 DTP, Daya Beli Diharap Naik
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi. Petugas resepsionis melayani tamu di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (30/10/2025). ANTARA FOTO/Arnas Padda/nym.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews - Sebanyak 552.000 pekerja sektor pariwisata menjadi sasaran pemberian fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) pada 2026.

Analis Kebijakan Madya Direktorat Strategi Perpajakan DJSEF Kementerian Keuangan Hadi Setiawan mengatakan pemerintah memberikan fasilitas PPh Pasal 21 DTP kepada pekerja sektor pariwisata untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Selama tahun 2026, untuk pekerja yang penghasilannya kurang dari Rp10 juta tidak perlu membayar PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah," katanya dalam acara Forum Komunikasi Industri (Formasi) Pariwisata, dikutip pada Jumat (20/11/2026).

Hadi menjelaskan sektor pariwisata menyerap sekitar 25 juta hingga 26 juta pekerja. Jumlah tersebut setara dengan hampir seperenam dari total tenaga kerja di Indonesia.

Melalui fasilitas PPh Pasal 21 DTP, pemerintah berharap penghasilan yang diterima pekerja dapat meningkat sehingga turut menjaga daya beli. Dia berharap manfaat insentif tersebut benar-benar dinikmati oleh pekerja, bukan justru beralih kepada pemberi kerja.

"Harapan kami di pemerintah ini memang benar-benar dinikmati oleh tenaga kerjanya," katanya.

Fasilitas PPh Pasal 21 DTP sektor pariwisata dapat dimanfaatkan oleh pekerja pada sejumlah bidang usaha, antara lain hotel, vila, restoran, kafe, biro perjalanan, penyelenggara kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE), serta taman rekreasi.

Ketentuan pemberian fasilitas tersebut diatur dalam PMK 105/2025. Berdasarkan beleid tersebut, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Merujuk pada PMK 105/2025, fasilitas ini diberikan kepada pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu yang bekerja pada pemberi kerja dengan kriteria tertentu.

Bagi pegawai tetap, penghasilan bruto tetap dan teratur tidak boleh melebihi Rp10 juta pada masa pajak Januari 2026. Untuk pegawai yang baru mulai bekerja pada 2026, batas penghasilan tersebut dihitung berdasarkan masa pajak bulan pertama bekerja.

Sementara itu, bagi pegawai tidak tetap, rata-rata upah harian tidak boleh melebihi Rp500.000 apabila upah dibayarkan secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Jika upah dibayarkan secara bulanan, penghasilan bruto tidak boleh melebihi Rp10 juta.

Selain memenuhi batas penghasilan, pegawai juga harus memiliki NPWP atau NIK yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi Ditjen Pajak (DJP) dan tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 lainnya.

Pemberi kerja selaku pemotong pajak wajib membayarkan PPh Pasal 21 DTP secara tunai kepada pegawai bersamaan dengan pembayaran penghasilan. Pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong atas pemberian fasilitas tersebut dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.