Tindak Pidana Pajak Tak Lagi Masuk Cakupan RUU Perampasan Aset

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR sepakat mengurangi jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset.

Sebelumnya, terdapat 13 jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset, termasuk tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perpajakan. Kini, pemerintah dan DPR sepakat membatasi cakupan RUU Perampasan Aset hanya pada tindak pidana korupsi dan 6 jenis tindak pidana lainnya.

Enam jenis tindak pidana lainnya yang tercakup dalam RUU Perampasan Aset adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

"Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Pada draf awal, sejumlah tindak pidana yang turut tercakup dalam RUU Perampasan Aset antara lain tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup. Cakupan ini dipandang terlalu luas dan berpotensi berdampak terhadap masyarakat sipil.

Penyederhanaan cakupan RUU Perampasan Aset dianggap perlu untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum serta menjaga proporsionalitas dalam perampasan aset.

Pembatasan jenis tindak pidana yang tercakup dalam RUU Perampasan Aset juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi.

Penentuan jenis tindak pidana yang tercakup dalam RUU Perampasan Aset turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terutama dari mereka yang pernah menjadi korban investasi bodong.

Melalui mekanisme yang diatur dalam RUU Perampasan Aset, aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana penipuan nantinya dapat dikembalikan kepada korban investasi bodong, alih-alih disetorkan ke kas negara. (rig)