JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penyelenggara Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) wajib menyetorkan PPN ke kas negara paling lambat 7 hari sejak PPN disetorkan oleh penerbit yang ditunjuk sebagai pihak lain.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan penyelenggara SPP-TDLN juga wajib melaporkan pemungutan PPN dalam SPT Masa PPN.
"Penyelenggara SPP-TDLN [menyetor PPN ke kas negara] paling lama 7 hari sejak PPN disetor oleh penerbit," ujarnya, dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Sebagai informasi, pemerintah telah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai penyelenggara infrastruktur teknologi SPP-TDLN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 68/2025.
Sebagai penyelenggara SPP-TDLN, PT Jalin wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut oleh penerbit atas transaksi digital luar negeri ke kas negara.
Berdasarkan PMK 49/2026, penyelenggara SPP-TDLN wajib menyetorkan PPN ke deposit pajak dengan ketentuan sebagai berikut.
Pertama, PPN disetorkan ke deposit pajak menggunakan surat setoran pajak yang mencantumkan nama dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penyelenggara SPP-TDLN. Surat setoran pajak tersebut juga harus mencantumkan kode akun pajak 411618 dan kode jenis setoran 100.
Kedua, penyetoran PPN dilakukan paling lambat 7 hari sejak PPN disetor oleh pihak lain.
Inge juga menjelaskan PT Jalin berperan memberikan konfirmasi kepada penerbit mengenai transaksi digital luar negeri yang dikenai PPN. Setelah menerima konfirmasi tersebut, bank atau perusahaan teknologi finansial yang ditunjuk sebagai pihak lain kemudian memungut PPN atas transaksi dimaksud.
Namun, DJP masih memastikan kesiapan dan keakuratan SPP-TDLN dalam mengidentifikasi transaksi yang terutang PPN. Sejalan dengan itu, DJP belum mengungkapkan kinerja pemungutan PPN melalui sistem tersebut.
"Sebenarnya kami tidak ikut tek-tokan, semua 'kan di PT Jalin, tapi kami ingin lihat si mesin ini menentukannya benar atau tidak. Jangan sampai nanti sudah mungut ternyata salah, malah jadi repot nanti. Ini yang sedang kami pastikan sekarang," kata Inge. (rig)
