WP Belum Terdaftar Bisa Dapat SP2DK dari DJP, Begini Isi Suratnya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berwenang melayangkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang belum terdaftar.

Penerbitan SP2DK dilakukan untuk mengawasi wajib pajak yang belum terdaftar. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak timbulnya kewajiban tersebut.

"Pengawasan wajib pajak belum terdaftar ... dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," bunyi Pasal 15 ayat (2) PMK 111/2025, dikutip pada Minggu (15/11/2026).

Secara terperinci, contoh format SP2DK yang disampaikan DJP kepada wajib pajak yang belum terdaftar tercantum dalam Lampiran huruf F PMK 111/2025.

SP2DK tersebut berisi kop resmi DJP serta data atau temuan DJP untuk ditindaklanjuti atau dikonfirmasi oleh wajib pajak yang belum terdaftar.

Selain itu, SP2DK turut memuat data petugas dan/atau pejabat pendamping, seperti nama, jabatan, nomor telepon, dan email. Informasi tersebut dicantumkan agar wajib pajak dapat menghubungi petugas ketika hendak menyampaikan penjelasan, mengajukan pertanyaan, ataupun membutuhkan informasi lebih lanjut.

Selanjutnya, SP2DK dilengkapi dengan 2 lembar lampiran. Pada lampiran pertama, wajib pajak akan menemukan tabel berisi data dan/atau informasi yang perlu diklarifikasi.

Kolom dalam tabel tersebut dapat berisi kategori atau jenis data yang akan diklarifikasi. Contohnya, data mengenai penghasilan (income), biaya (cost), aset, liabilitas (liability), dan ekuitas (equity).

Pada lampiran kedua, terdapat contoh format surat tanggapan atas SP2DK. Surat tersebut memuat identitas kantor pajak yang menerbitkan SP2DK, identitas wajib pajak, serta pernyataan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga dapat melampirkan dokumen pendukung.

Perlu diingat, wajib pajak yang belum terdaftar dan menerima SP2DK harus memberikan tanggapan. Tanggapan tersebut dapat berupa pemenuhan langsung atas kewajiban perpajakan yang diminta dan/atau penyampaian penjelasan atas kewajiban perpajakan yang tercantum dalam SP2DK.

Apabila menemukan perilaku menyimpang selama proses pengawasan melalui SP2DK, wajib pajak dapat melaporkannya. Misalnya, jika petugas DJP meminta atau menerima barang, uang, atau fasilitas apa pun dari wajib pajak.

Laporan pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui beberapa kanal resmi, yaitu Kring Pajak 1500200, telepon (021) 52970777, email [email protected], laman https://pengaduan.pajak.go.id, serta laman https://wise.kemenkeu.go.id. (rig)