EB_SPT PPh Badan 2026
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
[News] Banner Whatsapp Channel
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan GMT Tak Sederhana, DJP Ajak Puluhan WP Badan Berdialog

[DDTCNews] Redaksi
Selasa, 17 November 2026 | 10.30 WIB
Penerapan GMT Tak Sederhana, DJP Ajak Puluhan WP Badan Berdialog
<p>Suasana kegiatan Dialog Penerapan Pajak Minimum Global yang digelar di Kantor Pusat DJP, Jakarta. (foto: Tim Dokumentasi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas)</p>

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menggelar dialog bersama 78 wajib pajak badan untuk membahas implementasi pajak minimum global (global minimum tax/GMT) di Indonesia.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerapan pajak minimum global memerlukan kesiapan teknis dan administrasi yang matang. Oleh karena itu, DJP membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa implementasi pajak minimum global bukanlah hal yang sederhana. Itulah mengapa kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berdialog," ujarnya dikutip dari situs DJP, Selasa (17/11/2026).

Bimo menjelaskan pajak minimum global merupakan bagian dari kesepakatan internasional untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, terutama dalam pemajakan grup perusahaan multinasional.

Kebijakan tersebut menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% bagi grup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750 juta.

Menurutnya, penerapan pajak minimum global juga bertujuan mengatasi praktik persaingan tarif pajak yang tidak sehat antarnegara atau race to the bottom.

"Pajak minimum global hadir membawa semangat pembaruan, yaitu kesepakatan kolektif global untuk mengakhiri kompetisi tidak sehat tersebut dan membangun tata kelola perpajakan yang berkeadilan," katanya.

Di Indonesia, ketentuan pajak minimum global telah diatur melalui PMK 136/2024 beserta aturan pelaksanaannya dalam PER-6/PJ/2026. DJP pun terus berupaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi pajak minimum global.

Dalam dialog tersebut, DJP menjelaskan mengenai tahapan registrasi, gambaran penghitungan pajak minimum global, serta interaksinya dengan fasilitas perpajakan domestik. Selain itu, pembahasan juga mencakup kesiapan sistem administrasi perpajakan.

Bimo berharap dialog tersebut dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan berbagai kendala sehingga implementasi pajak minimum global dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.

Dia juga menekankan kepatuhan perpajakan perusahaan merupakan bagian dari kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal Indonesia.

"Kepatuhan Bapak dan Ibu merupakan wujud nyata dari corporate citizenship dan nasionalisme," tuturnya.

Sebagai informasi, dialog bertajuk Pajak Minimum Global: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan Kedaulatan Ekonomi tersebut diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada 10 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 78 wajib pajak badan yang terdaftar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Jakarta Pusat, dan Kanwil DJP Jakarta Barat. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.