Dibiayai Pajak, BGN Buka 980 Dapur MBG di Wilayah 3T

JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) melanjutkan aktivasi dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kini, ada 980 SPPG di Sumatra, Kalimantan, dan Bali yang diaktivasi secara serentak. Sebelumnya, BGN sudah mengaktivasi 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur.

"Pada pekan lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T, dilanjutkan kemudian di pekan ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi," ujar Kepala BGN Sudaryono, dikutip pada Jumat (16/10/2026).

Sudaryono mengatakan aktivasi SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh BGN.

Dia pun menekankan BGN tidak memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk bertindak sebagai perwakilan BGN dalam melakukan aktivasi SPPG.

"Kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun. Semuanya dilaksanakan by system, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN, atau mengatasnamakan BGN pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan," ujar Sudaryono.

Dalam hal terdapat oknum yang mengaku bisa membantu proses aktivasi SPPG dengan meminta sejumlah uang, Sudaryono meminta masyarakat untuk mengadukan praktik tersebut kepada pihak berwajib. Langkah ini diperlukan agar pelanggaran ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami sudah ada menemukan beberapa oknum di Cilacap, di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang Rp100 juta, Rp200 juta, Rp150 juta, saya minta segera foto, Anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib," ujar Sudaryono.

Sebelumnya, BGN telah mencoret 1.653 sekolah kaya dari daftar penerima MBG. Sekolah kaya tersebut adalah sekolah swasta bertaraf internasional, bekerja sama dengan institusi nasional atau asing, atau telah mandiri secara finansial.

Anggaran belanja yang diefisiensikan dari penghapusan 1.653 sekolah dimaksud direalokasikan untuk penyaluran MBG di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi.

Sebagai informasi, realisasi belanja program MBG hingga pertengahan September 2026 tercatat sudah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu senilai Rp218,77 triliun. Pada tahun depan, alokasi anggaran untuk MBG ditetapkan senilai Rp232,78 triliun.

Anggaran MBG berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)