Optimalkan Penerimaan dan Layanan, Reformasi DJBC Terus Berlanjut

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan terus menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, memperkuat daya saing ekonomi nasional, serta memastikan kelancaran arus perdagangan dan logistik.

Dalam jangka menengah, pemerintah akan terus mengoptimalkan penerimaan sekaligus memperkuat pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai untuk mewujudkan tujuan tersebut. Langkah optimalisasi akan berfokus pada sejumlah aspek, yaitu reformasi kelembagaan, penyempurnaan regulasi, serta modernisasi layanan, pengawasan, dan teknologi digital.

"Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penguatan reformasi kelembagaan, penyempurnaan regulasi, modernisasi layanan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, dikutip pada Senin (24/8/2026).

Lebih lanjut, pemerintah akan mempercepat reformasi digital di bidang kepabeanan dan cukai melalui penyempurnaan implementasi customs excise information system and automation (CEISA) 4.0 sebagai platform utama layanan kepabeanan dan cukai yang terintegrasi.

Pengembangan CEISA 4.0 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses customs clearance, serta memperkuat integrasi data. Pengembangan tersebut juga dimaksudkan untuk mengotomatisasi proses bisnis dan meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis manajemen risiko.

Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat national logistics ecosystem (NLE) sebagai bagian dari reformasi logistik nasional. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengintegrasikan proses bisnis antarkementerian/lembaga dan pelaku usaha dalam satu ekosistem digital yang efisien, transparan, dan saling terhubung.

Ke depan, sinergi antara CEISA 4.0 dan NLE diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai logistik nasional, mempercepat arus barang, memperkuat kepatuhan pengguna jasa, serta meningkatkan akurasi analisis risiko.

Implementasi CEISA 4.0 dan NLE yang optimal juga ditargetkan dapat menekan potensi kebocoran penerimaan negara. Hal ini dimungkinkan karena kedua sistem tersebut memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikan data secara menyeluruh.

Selain itu, optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai akan ditempuh melalui penguatan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, khususnya atas barang kena cukai (BKC).

Kendati demikian, pemerintah akan mempertimbangkan dan mengkaji aspek penerimaan negara, perlindungan masyarakat, pengendalian konsumsi, serta keberlanjutan industri nasional sebelum menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi BKC.

"Dengan berbagai langkah reformasi tersebut, penerimaan kepabeanan dan cukai dalam jangka menengah diproyeksikan terus meningkat secara berkelanjutan dengan rasio penerimaan yang dijaga di atas 1% terhadap produk domestik bruto (PDB)," tulis pemerintah. (dik)