BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan menghormati jalannya proses hukum di persidangan terkait perkara yang melibatkan nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan internal bea dan cukai tidak akan melakukan intervensi dan mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Kami menghormati proses hukum dan proses pembuktian yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Budi juga enggan berkomentar lebih lanjut mengenai substansi perkara suap dalam kasus yang menyeret nama Djaka. Menurutnya, DJBC akan menghormati hukum dan menjaga independensi selama proses persidangan digelar.
"Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan tidak akan ikut campur dalam persidangan yang menyeret nama pejabat eselon I Kemenkeu. Namun, dia menegaskan akan memberhentikan Djaka dari jabatannya apabila resmi terbukti menerima suap.
"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat saja seperti apa hasilnya 'kan. Kalau terbukti harusnya iya [dicopot dari jabatan], tapi itu kalau terbukti ya," tutur Purbaya.
Pencopotan itu juga sejalan dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung kinerja dirjen bea dan cukai. Menurut kepala negara, pejabat tinggi DJBC perlu dicopot dan diganti bila instansinya masih tidak berbenah dan cenderung lambat menjalankan tugasnya.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh lamban dalam bekerja mengingat masyarakat dan dunia usaha membutuhkan pelayanan yang cepat dan efisien. Dia juga menekankan pegawai DJBC dan seluruh institusi negara harus lebih responsif dan jangan bersikap santai.
"Untuk kesekian kali, [Ditjen] Bea dan Cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," ujarnya usai memaparkan KEM-PPKF RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR, Rabu (20/5/2026). (dik)
