BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menuntut pegawai di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk bekerja lebih giat, cepat dan profesional, terutama dalam memberikan pelayanan dan mengawasi tata kelola ekspor.
Prabowo pun meminta kinerja DJBC dievaluasi. Apabila instansi tersebut masih tidak berbenah dan cenderung lambat dalam menjalankan tugasnya, dia meminta adanya penggantian para pejabat tinggi di lingkungan DJBC.
"Untuk ke sekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," ujarnya usai memaparkan KEM-PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh lamban dalam bekerja, mengingat masyarakat dan dunia usaha membutuhkan pelayanan yang cepat dan efisien. Dia juga menekankan pegawai DJBC maupun seluruh institusi negara harus lebih responsif dan jangan bersikap santai.
"Rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, pemerintah jangan santai, leha-leha, atau kumaha engke. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha [berpikir nanti bagaimana], bukan kumaha engke [bagaimana nanti saja]," kata kepala negara.
Tidak hanya DJBC, menurut Prabowo, semua instansi dan birokrasi negara harus bersih dari praktik korupsi dan culas. Fundamental ini penting dalam rangka membangun pemerintahan yang kuat dan menggenjot perekonomian tumbuh lebih tinggi.
Dia juga menyayangkan masih banyak penyelewengan terutama praktik pungutan liar (pungli) dalam birokrasi. Dia menegaskan maraknya pungli justru akan membebani masyarakat dan dunia usaha sehingga menghambat aktivitas ekonomi nasional.
Prabowo juga meminta kementerian dan lembaga untuk bersih-bersih dengan menindak tegas pegawai maupun pejabat yang melanggar. Menurutnya, perbaikan institusi beserta SDM-nya merupakan kunci agar pelayanan dan birokrasi berjalan lebih baik, serta menekan praktik korupsi.
"Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri, dan pemimpin lembaga pemerintah, untuk segera ambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing. Jangan ragu, yang melanggar harus ditindak," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan peninjauan kinerja DJBC terlebih dahulu. Sebab, dirinya tidak bisa asal-asalan mencopot dan mengganti pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan, kecuali ada mandat langsung dari Prabowo.
"Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa kalau enggak ada perintah, tapi saya akan cek dulu ya," katanya. (rig)
