BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan meyakinkan APBN masih dikelola secara prudent di tengah gejolak geopolitik, termasuk akibat perang di Timur Tengah.
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi DJSEF Noor Faisal Achmad mengatakan APBN kembali menjadi berfungsi sebagai shock absorber utama bagi perekonomian. Menurutnya, kinerja APBN pada kuartal I/2026 masih tergolong positif dengan defisit senilai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
"Pajak masih kuat walaupun dengan tekanan global, dan di saat yang sama belanja juga tumbuh tinggi," katanya dalam Central Banking Forum 2026, dikutip pada Selasa (14/4/2026).
Defisit APBN pada kuartal I/2026 terjadi karena realisasi pendapatan negara senilai Rp574,9 triliun, sedangkan belanjaan negara mencapai Rp815,0 triliun.
Noor Faisal menjelaskan defisit APBN tersebut tergolong besar karena pemerintah berupaya mempercepat realisasi belanja pada awal tahun. Menurutnya, hal itu juga menunjukkan APBN aktif mendukung stabilisasi ekonomi melalui percepatan belanja prioritas.
Di tengah kenaikan harga minyak akibat perang di Timur Tengah, tetap tetap menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3% PDB sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara.
"Pemerintah akan melakukan efisiensi belanja, refocusing program, dan mempercepat belanja prioritas. Tapi di pendapatan, terutama dengan SDA, akan tetap didorong untuk bisa meningkat," ujarnya.
Noor Faisal menyebut pemerintah berupaya menjaga kepercayaan investor melalui pengelolaan APBN yang prudent. Bekerja sama dengan Bank Indonesia, pemerintah menjaga kredibilitas pembiayaan dengan strategi antisipatif yang terukur.
Selain itu, pemerintah juga terus mencermati kenaikan harga energi global akibat gejolak geopolitik. (dik)
