BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan pemerintah akan mengadopsi model family office yang diterapkan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kini pihaknya bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sedang melakukan kajian untuk mendukung penyelenggaraan family office di Indonesia.
"Tim kami cukup intens dengan DEN. Kita akan lebih memakai sistem family office yang ada di Abu Dhabi karena itu salah satu yang paling sukses," ujar Rosan, Senin (13/4/2026).
Rosan mengatakan hal-hal yang perlu diselesaikan untuk mendukung penyelenggaraan family office di Indonesia adalah penerapan enclave common law.
"Kita lagi mengkaji pembangunan family office ini aturan-aturannya apa saja, dan yang paling penting adalah bagaimana itu ada benar-benar bisa berjalan dan berfungsi," ujar Rosan.
Sebagai informasi, family office adalah entitas yang dibentuk dalam rangka memberikan layanan kepada individu atau keluarga kekayaan sangat tinggi (high net wealth individual/HNWI).
Secara umum, entitas family office yang didirikan bisa berupa perseroan terbatas hingga trust. Entitas dimaksud bisa memberikan layanan untuk 1 keluarga (single-family office/SFO) ataupun kepada lebih dari 1 keluarga (multifamily office/MFO).
Layanan yang diberikan family office bagi para HNWI mencakup pengelolaan aset, penyaluran donasi kepada lembaga filantropi, perencanaan pajak, pembagian warisan, dan beragam layanan lain yang dibutuhkan oleh para HNWI. Simak Apa Itu Family Office?
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan telah mengusulkan pembentukan family office sejak Juni 2024, ketika menjabat sebagai menko maritim dan investasi. Menurutnya, Indonesia perlu membentuk family office yang dilengkapi berbagai insentif pajak untuk menarik minat orang kaya agar menempatkan dananya.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan tidak berminat memberikan anggaran untuk mendukung pembentukan family office. Alasannya, anggaran akan difokuskan untuk mendukung program-program yang sudah menjadi prioritas pemerintah. (dik)
