BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan langkah pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) pada tahun ini, termasuk pada program makan bergizi gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan informasi dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bahwa efisiensi anggaran MBG dilakukan dengan cara memangkas hari penyaluran MBG. Apabila saat ini MBG disalurkan 6 kali dalam sepekan, ke depan hanya menjadi 5 kali saja.
"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi, kalau enggak salah 'kan Sabtu diberhentikan. Biasanya [MBG disalurkan] seminggu 6 hari, dia [Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Enggak tahu sudah dimulai atau belum, tapi dia ngomong seperti itu," ungkapnya, dikutip pada Kamis (26/3/2026).
Dengan mengurangi frekuensi penyaluran MBG, Purbaya menyebut negara bisa menghemat anggaran sekitar Rp40 triliun dalam setahun. Jumlah tersebut bahkan di luar penghematan anggaran K/L senilai Rp80 triliun sebagaimana diutarakan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, pekan lalu.
Pemerintah mengefisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% PDB di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah. Melalui penghematan anggaran, APBN diharapkan tetap stabil dan mampu meredam gejolak sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM ataupun menambah subsidi BBM.
"Jadi ada efisiensi juga MBG. Jadi 'kan ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp40 triliun dari hitungan kasar pertama, bahkan bisa lebih," kata bendahara negara.
Purbaya mengatakan asesmen penghematan anggaran MBG ditentukan sendiri oleh BGN, tetapi implementasinya masih menunggu lampu hijau dari kepala negara. Selain membidik MBG, dia mengatakan penghematan anggaran belanja juga akan dilaksanakan secara merata di seluruh K/L.
Bendahara negara juga mengaku bakal mengambil kendali penuh atas kebijakan efisiensi. Namun, dia masih mematangkan konsep efisiensi anggaran tahun ini supaya ruang fiskal APBN semakin besar, terutama menghadapi gejolak perekonomian global.
"Jadi saya simpulkan, kalau begini caranya saya enggak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda [K/L], ya sudah pemotongan dari saya, nanti Anda [K/L] yang atur," tutup Purbaya.
Sebagai informasi, realisasi belanja hingga 9 Maret 2026 untuk program MBG tercatat sudah mencapai Rp44 triliun. Secara bulanan, pemerintah membutuhkan anggaran kurang lebih senilai Rp19 triliun untuk menyalurkan MBG kepada para penerima manfaat.
Anggaran MBG tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
