BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada Januari 2026 sudah mencapai US$434,7 miliar, tumbuh 1,7% dibandingkan dengan posisi utang pada tahun lalu.
Pertumbuhan utang luar negeri disebabkan oleh pertumbuhan utang luar negeri pemerintah sebesar 5,6% dan kontraksi utang luar negeri swasta sebesar 0,7%.
"Posisi utang luar negeri pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar US$216,3 miliar atau secara tahunan tumbuh 5,6% (yoy)," tulis BI dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (17/3/2026).
Perkembangan utang luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh penarikan pinjaman untuk proyek pemerintah serta penanaman modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional.
BI mengeklaim tingginya minat investor asing terhadap SBN yang diterbitkan pemerintah merupakan cerminan dari terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, utang luar negeri pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," jelas BI.
Utang luar negeri swasta per Januari 2026 tercatat turun sebesar 0,7% menjadi hanya senilai US$194 miliar akibat turunnya stok utang luar negeri pada perusahaan nonlembaga keuangan.
Sektor ekonomi yang berkontribusi besar terhadap utang luar negeri swasta antara lain sektor manufaktur, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan.
Ke depan, struktur utang luar negeri akan tetap dikelola secara hati-hati. Saat ini, rasio utang luar negeri Indonesia masih sebesar 29,6% dari PDB. Utang jangka panjang juga mendominasi total utang luar negeri, yakni sebesar 85,6%.
"Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," sebut BI. (rig)
