Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato pembukaan pada Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk tim yang ditugaskan untuk mengevaluasi hambatan investasi.
Luhut mengatakan pembentukan tim evaluasi hambatan investasi diperlukan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Menurutnya, tim tersebut bakal mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
"Dengan keadaan global yang begini, peraturan-peraturan yang kita anggap menghambat masuknya investasi ke Indonesia itu kita akan usulkan kepada presiden untuk di-take out. Jadi nanti ada tim yang akan bekerja," katanya, dikutip pada Kamis (13/3/2025).
Luhut mengatakan DEN dan Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk memastikan arah kebijakan ekonomi Indonesia berjalan seiring, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan baik. Menurutnya, tugas DEN bukan hanya memberi rekomendasi kebijakan, tetapi juga mendukung dan memastikan bahwa setiap strategi yang diusulkan memiliki dampak nyata bagi perekonomian nasional.
Dalam pertemuannya dengan Airlangga, keduanya membahas berbagai isu strategis, termasuk strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurutnya, target itu dapat dicapai melalui revitalisasi industri padat karya, percepatan investasi, dan penguatan infrastruktur digital.
Melalui pembentukan tim evaluasi hambatan investasi, dia berharap akan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun internasional.
Sementara itu, Airlangga menyebut pemerintah akan terus mendorong pencapaian target investasi dengan memberikan kemudahan bagi investor. Salah satu yang bakal dikaji pemerintah yakni kebijakan tax holiday di tengah penerapan pajak minimum global.
Mengenai hal tersebut, Kemenko Perekonomian harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
"Kita juga perlu perhatikan terkait dengan capital market yang kita harus kembalikan, bahwa fundamental terkait dengan fiskal tetap kita jaga, terkait dengan current account deficit dan juga budget deficit tetap kita jaga sesuai dengan apa yang diarahkan dan disampaikan dalam APBN," ujarnya. (sap)