BERITA TERKINI
Gedung Ditjen Pajak.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat total penerimaan pajak yang terkumpul dari kegiatan peer-to-peer (P2P) lending dan beragam jasa teknologi finansial (fintech) sudah mencapai Rp1,82 triliun.
Pada tahun pertama implementasi, yakni pada Mei hingga Desember 2022, total pajak yang terkumpul mencapai Rp446,4 miliar. Pada 2023, total pajak yang terkumpul mencapai Rp1,11 triliun. Adapun pajak yang terkumpul pada Januari hingga Maret 2024 mencapai Rp394,93 miliar.
"Pajak fintech ini terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman sebesar Rp677,78 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp231,43 miliar, dan PPN dalam negeri Rp1,04 triliun," tulis DJP dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (7/4/2024).
Sebagai informasi, pengenaan pajak atas bunga yang diterima pemberi pinjaman lewat P2P lending diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69/2022. Lewat PMK tersebut telah diatur bahwa bunga yang diterima pemberi pinjaman dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15%.
Dalam hal pemberi pinjaman merupakan wajib pajak luar negeri, bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman melalui P2P lending dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20% atau sesuai dengan tarif persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
Penyelenggara P2P lending wajib melakukan pemotongan, membuat bukti potong PPh Pasal 23/26, menyetorkan PPh Pasal 23/26, dan melaporkan PPh Pasal 23/26 dalam SPT Masa PPh.
Terkait dengan PPN, PMK 69/2022 mengatur PPN dikenakan atas beragam jasa kena pajak (JKP) yang terkait dengan fintech seperti jasa pembayaran, jasa settlement investasi, penghimpunan modal, P2P lending, pengelolaan investasi, asuransi online, layanan pendukung pasar, dan jasa-jasa fintech lainnya.
PPN yang dikenakan adalah sebesar 11%, sesuai dengan tarif umum yang berlaku dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). (rig)
