JAKARTA, DDTCNews - Bank dan perusahaan teknologi finansial (fintek) selaku penerbit wajib menyetorkan PPN yang dipungut melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) paling lambat 7 hari sejak tanggal penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penyelenggara SPP-TDLN akan mengonfirmasi kepada penerbit mengenai transaksi digital luar negeri yang terutang PPN. Setelah memperoleh konfirmasi tersebut, penerbit memungut PPN atas transaksi dimaksud.
"Penerbit paling lama [menyetorkan PPN] 7 hari sejak tanggal penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi," ujarnya, dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan hasil konfirmasi melalui SPP-TDLN, lanjut Inge, bank dan fintek wajib memungut PPN pada saat terutang. Penerbit juga wajib menerbitkan dokumen sebagai bukti pemungutan PPN.
PPN yang telah dipungut selanjutnya wajib disetorkan oleh penerbit kepada penyelenggara SPP-TDLN. Adapun penyelenggara SPP-TDLN yang ditunjuk ialah PT Jalin Pembayaran Nusantara.
"Penyelenggara SPP-TDLN memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN yang diterima dari penerbit ke kas negara serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN," kata Inge.
PPN yang telah diterima PT Jalin wajib disetorkan ke kas negara paling lambat 7 hari sejak PPN disetorkan oleh penerbit. Sebagai informasi, batas waktu penyetoran PPN dari penerbit kepada penyelenggara SPP-TDLN, serta dari penyelenggara ke kas negara diatur dalam PMK 49/2026.
DJP sejauh ini telah menunjuk 6 penerbit sebagai pemungut PPN melalui skema SPP-TDLN. Keenamnya terdiri atas 5 bank Himbara, yaitu BNI, BRI, BSI, BTN, dan Mandiri, serta 1 perusahaan fintek, yakni LinkAja.
Otoritas pajak berencana menunjuk 30 penerbit tambahan sebagai pemungut PPN melalui SPP-TDLN dalam waktu dekat. Saat ini, calon penerbit sedang menyiapkan sistem dan sebagian telah memasuki masa stabilisasi (stabilization period).
DJP mencatat sistem SPP-TDLN telah memproses jutaan transaksi sejak beroperasi pada 25 September 2026. Namun, DJP belum membeberkan kinerja penerimaan PPN yang dipungut melalui sistem baru tersebut karena datanya masih direkonsiliasi antarpihak.
Selain itu, DJP juga masih memastikan kesiapan dan keakuratan SPP-TDLN dalam mengidentifikasi transaksi yang terutang PPN.
"Kami ingin lihat dulu nih cara si mesin ini menentukannya [transaksi terutang PPN] benar atau tidak. Jangan sampai nanti sudah mungut ternyata salah, malah jadi repot nanti. Ini yang sedang kami pastikan sekarang," tutur Inge. (rig)
