BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Opsen pajak PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam UU 1/2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memberikan manfaat bagi provinsi dan kabupaten/kota.
Meski kehadiran opsen PKB dan BBNKB menekan penerimaan pajak pemprov, kehadiran opsen juga mengurangi mandatory spending yang harus dibelanjakan oleh pemprov.
"Bagi provinsi ini ada penurunan belanja mandatory karena provinsi terima [pajaknya] jadi neto," ujar Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Guruh Panca Nugraha dalam Selasa Bicara Solusi (Serasi) yang disiarkan oleh DJPK, dikutip Kamis (4/4/2024).
Dengan hadirnya opsen PKB dan BBNKB sebesar 66% bagi pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot), tarif maksimal PKB diturunkan dari 2% ke 1,2%, sedangkan tarif maksimal BBNKB diturunkan dari 20% menjadi tinggal sebesar 12%.
Bagian PKB dan BBNKB yang selama ini diterima oleh pemkab/pemkot dalam bentuk bagi hasil nantinya akan langsung diterima oleh pemkab/pemkot sebagai pendapatan asli daerah (PAD) secara split payment.
"Dengan opsen, ini ada fitur split payment. Diharapkan lebih cepat bagian kabupaten/kota diterima. Ini juga memperbaiki postur APBN kabupaten/kota. Selama ini kabupaten/kota menerima bagi hasil lewat transfer. Dengan menjadi jenis pajak, ini menjadi komponen PAD," ujar Guruh.
Adanya opsen diharapkan dapat menciptakan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pendataan objek hingga penagihan PKB dan BBNKB.
"Penerima opsen ini diharapkan menjadi ada sense of belonging, kesadaran bahwa sekarang punya jenis pajak baru sehingga role-nya lebih kuat untuk mengoptimalkan jenis pajak ini," ujar Guruh.
Untuk diketahui, ketentuan mengenai opsen telah diatur dalam UU HKPD sekaligus Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023. Opsen PKB dan BBNKB mulai dikenakan pada 5 Januari 2025. (sap)
