BERITA TERKINI
SUKABUMI, DDTCNews - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memohon masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) secara tepat waktu.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan pembayaran pajak kendaraan merupakan kontribusi masyarakat bagi pembangunan dan pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan kewajiban.
"PKB akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan perlindungan, salah satunya melalui jaminan dari Jasa Raharja ketika terjadi kecelakaan di jalan," katanya, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Ayep, kepatuhan membayar PKB turut mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memperoleh perlindungan melalui Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, ketertiban administrasi kendaraan memiliki dimensi yang lebih luas, yakni mendukung pembangunan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Sebagai informasi, pemerintah kabupaten/kota turut memperoleh penerimaan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor.
Sebagaimana diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), opsen PKB adalah pungutan tambahan sebesar 66% yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB yang dipungut oleh provinsi.
Pembayaran opsen PKB ke kas kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB ke kas provinsi melalui mekanisme split payment secara otomatis.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah kabupaten/kota langsung menerima penerimaan opsen PKB ketika wajib pajak membayar PKB. (rig)
