Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah belum melakukan pembahasan terkait dengan program makan siang gratis untuk tahun depan.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah baru melakukan pembahasan postur anggaran secara umum guna menyiapkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Boro-boro ngomongin belanja kementerian dan lembaga (K/L), postur saja masih dalam bentuk range. Itupun masih pembahasan yang sangat awal," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Kamis (21/3/2024).
Mengingat saat ini masa transisi pemerintahan dan APBN 2025 bakal dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya, program yang dijanjikan oleh presiden nantinya bisa diakomodasi sesuai dengan prosedur penyusunan anggaran yang berlaku.
"Sama dengan tradisi transisi, kami akan membantu mendesain APBN transisi itu dengan etikanya. Ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kami coba jaga secara proper," ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, Kemenko Perekonomian sebelumnya mengeklaim program makan siang gratis yang diusung oleh capres Prabowo Subianto akan disimulasikan di berbagai daerah. Contoh, program makan siang gratis sempat disimulasikan di Kabupaten Tangerang.
"Simulasi itu ya masing-masing daerah. Tadi, saya menerima undangan bupati Merauke. Kalau di sana, namanya gerakan makan ikan. Jadi, beda lagi, Ini semua inisiatifnya dari daerah. Kami di sini belanja masalah saja," tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 8 Maret 2024.
Dia menjelaskan bahwa tugas pemerintah pusat ialah memastikan kebijakan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat jumlah.
"Dengan makin banyak [daerah] yang voluntary menyiapkan, opsi-opsinya akan makin terlihat. Dari situ kemudian pemerintah membuat kebijakan," katanya. (rig)