Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi (kanan) meninjau persedian beras serta penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras seiring dengan telah digelarnya pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan beras kembali dilanjutkan guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
"22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ini sangat memerlukan adanya bantuan tersebut. Jadi ini bentuk kehadiran negara yang memerhatikan rakyat, sehingga bantuan ini terus dilakukan dan perlu dicatat bahwa ini tidak berkaitan dengan politik," ujar Arief, dikutip Sabtu (17/2/2024).
Sebelum disetop sementara, penyaluran bantuan pangan beras hingga 7 Februari 2024 tercatat sudah mencapai 185.000 ton. Adapun target penyaluran untuk 2 bulan pertama 2024 adalah sebanyak 440.000 ton.
"Saya mengajak kita semua, baik kementerian/lembaga, pemda, BUMN/BUMD, asosiasi dan komunitas, serta masyarakat luas mendukung upaya penyaluran bantuan pangan beras ini sehingga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua," ujar Arief.
Dalam kesempatan yang sama, Arief juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras di pasaran tidak disebabkan oleh gelontoran bantuan pangan beras.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bantuan pangan beras justru akan mengendalikan harga beras karena suplainya ke masyarakat naik.
"Justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau tidak, justru melompat. Ini hukum supply demand," kata Jokowi di Pasar Induk Beras Cipinang. (sap)